Siswi Kristen Dipaksa Pakai Jilbab Viral di Medsos

Solopos.com, JAKARTA — Dugaan pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi sebuah SMK di Padang baru-baru ini viral di media sosial. Siswa dipaksa berjilbab yang terabadikan dalam video yang viral di medsos itu dialami murid yang beragama Kristen.

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua Komnas HAM Beka Uung Hapsara pun buka suara. Dalam sebuah utas di akun Twitter resminya @Bekahapsara, dia menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya mendalami kasus itu dan meminta keterangan kepada Komnas HAM Sumatra Barat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Terkait video viral pemaksaan pemakaian jilbab kepada siswi beragama kristen di sebuah sekolah kejuruan di Padang, saya sudah meminta kepala kantor perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat untuk meminta keterangan lebih dalam peristiwa yang ada,” ujarnya melalui akun Twitter-nya, Jumat (22/1/2021).

Pesawat CN235 Diminati Mancanegara, Ke Mana Saja Pasarnya?

Terkait video viral pemaksaan pemakaian jilbab kepada siswi beragama kristen di sebuah sekolah kejuruan di Padang, saya sudah meminta kepala kantor perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat untuk meminta keterangan lebih dalam peristiwa yang ada.

— Beka Ulung Hapsara (@Bekahapsara) January 22, 2021

Hak Konstitusi

Dia mengatakan, selain meminta keterangan kepada sejumlah pihak, Kantor Komnas HAM Sumatra Barat juga akan memberikan masukan saran kepada keluarga siswi tersebut terkait langkah-langkah yang diperlukan.

Langkah-langkah yang dimaksud tersebut atas kasus pemaksaan jilbab yang viral di medsos itu termasuk soal hak konstitusional yang dimiliki dan mekanisme perlindungannya.

Mengeluh Punya Haters ke Fiki Naki, Mata Dayana Berkaca-Kaca…

Dia menambahkan, dalam penanganan kasus tersebut, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan Kantor Ombudsman Sumatera Barat. Menurut informasi yang diperlehnya, Ombudsman telah meminta keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan pada Jumat (22/1/2021).

Selain itu, dia menyebutkan bahwa di Kantor Pusat Komnas HAM di Jakarta, penanganan kasus ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak lain, anggota DPR, aktivis masyarakat sipil dan beberapa lembaga lainnya.

“Semoga bisa segera selesai, tidak ada pemaksaan dan upaya ‘penyeragaman’ terus di sisi yang lain siswi tersebut bisa belajar dengan nyaman,” jelasnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos