Solopos.com, BANTUL — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya angkat bicara terkait kejadian sejumlah siswa di SMP Muhammadiyah Banguntapan, Bantul, dilarang mengikuti ujian akhir sekolah (UAS) karena menunggak uang pembayaran sekolah.
Kasus ini sempat ramai diberitakan media dan pihak sekolah juga diperiksa oleh Ombudsman RI (ORI) perwakilan DIY. Kasus ini sendiri mencuat setelah salah satu orang tua siswa di SMP itu melaporkan pihak sekolah ke ORI usai anaknya dilarang mengikuti UAS.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ketua Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Achmad Muhammad, menjelaskan kasus tersebut merupakan persolan komunikasi yang tidak selesai, namun sudah dilaporkan ke ORI DIY hingga disorot media.
“Ada miskomunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di pihak orang tua. Belum terselesaikan komunikasi itu, tapi sudah kemudian mengadukan masalah tersebut ke Ombudsman,” ujarnya, Rabu (15/6/2022).
Baca Juga: Nunggak Uang Sekolah, Siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Dilarang Ujian
Dia menegaskan kebijakan administratif yang dibuat sekolah bukan berarti menjadikan layanan pendidikan di sekolah itu diskriminatif.
“Yang terpenting ada niat baik dan komitmen dari semua pihak baik orang tua maupun sekolah untuk mengkomunikasikan dan menyelesaikan permasalahan,” katanya.
Dalam kasus tersebut, ketika pengumuman yang tidak memperbolehkan siswa ikut ujian itu disampaikan, sebenarnya sekolah berharap ada komunikasi lebih lanjut dari orang tua agar dicari bersama solusinya.
Ia mengklarifikasi terkait salah satu siswa yang dikabarkan bisa mengikuti ujian tapi di ruang terpisah, bukan berarti membedakannya dari peserta lain, namun karena siswa tersebut baru bisa mengikuti ujian saat waktu sudah hampir habis.
Baca Juga: 7 Warga Sleman Terima Uang Ganti Rugi Tol Jogja-Solo Rp7,5 Miliar
“Sehingga ketika disatukan dengan kelas tersebut anak itu yang akan minder yang lain sudah selesai, dia sendirian. Maka diberi ruang sendiri. Jadi tidak ada maksud diskriminasi, justru menyelamatkan psikologi anak agar tidak terpengaruh teman lain yang sudah hampir selesai,” ungkapnya.
Ia menegaskan sekolah sudah berusaha berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam berkontribusi pembiayaan sekolah di berbagai kesempatan pertemuan orang tua/wali murid secara periodik secara komunikatif dan transparan.
“Bahkan, berupaya bersama-sama dengan Majelis dan Lembaga Muhammadiyah seperti Lazismu Muhammadiyah untuk menggenapi akses ketersediaan dana melalui Dinas Dikpora Bantul dan Dinas Sosial untuk membantu kesulitan orangtua wali murid berkontribusi dalam pembiayaan sekolah,” kata dia.
Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Siswa di Bantul Dilarang UAS karena Belum Bayar Uang Sekolah, Ini Klarifikasi Muhammadiyah
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
