SOLOPOS.COM - Kiri-kanan: Neni Nur Hayati (Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership/ DEEP Indonesia), Azaki Khoiruddin (Pegiat Media/Aktivis Muda Muhammadiyah), Diyah Puspitarini (Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisiyah), Subhan Setowara (Direktur Eksekutif RBC Institute A. Malik Fadjar/Dosen FISIP UMM) dalam konferensi media soal Muhammadiyah dan tahun politik 2024 di Edutorium UMS, Sabtu (19/11/2022). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri).

Solopos.com, SUKOHARJO — Menyongsong tahun politik pemilihan umum (pemilu) 2024, Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar Universitas Muhammadiyah Malang (MM) mendorong Muhammadiyah mengedepankan politik gagasan.

Muhammadiyah sebagai bagian dan rekan (critical partnership) pemerintah dianggap perlu membicarakan isu-isu strategis secara menyeluruh guna menguatkan politik ide pada tahun itu. Gagasan tersebut dibahas dalam diskusi yang berlangsung di Edutorium UMS, Sabtu (19/11/2022).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Pegiat Media/Aktivis Muda Muhammadiyah, Azaki Khoiruddin menganggap pandangan Muhammadiyah sudah elegant dan fleksibel. Muhammadiyah memandang politik berdasarkan dua hal yakni praktis dan kebangsaan, sekaligus memandang politik sebagai urusan dunia yang mulia.

Dia menegaskan Muhammadiyah seharusnya dalam kontestasi politik tidak perlu grusa-grusu mengingat Muhammadiyah berdiri netral dan bukan partai politik.

“Seharusnya yang krasak-krusuk biar partai jangan Muhammadiyah, Muhammadiyah tenang saja.  Muhammadiyah harus menjadi ibu negara, sebagai tempat sowan partai politik. Jangan sampai pimpinan Muhammadiyah jadi partisan mulai dari [pimpinan pusat] PP hingga ranting,” terang Azaki.

Baca juga: Daftar Lengkap Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 di Wonogiri

Dia juga meminta Muhammadiyah mengubah cara pandang terhadap kader yang terjun ke dunia politik termasuk Pemilu 2024. Muhammadiyah harus menerima kader-kader tersebut tanpa perlu mengotak-ngotakkan mereka berdasarkan partai pengusungnya, sebab para kader hanya memainkan peran politik.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA), Diyah Puspitasan pada sesi diskusi. Dia menilai posisi Muhammadiyah yang non-partisan, harusnya bukan menjadi garis demarkasi yang timpang dengan politik.

Dia meminta perlu adanya penyesuaian yang adaptif dan solutif dengan kondisi yang ada untuk mempersiapkan kader terbaik Muhammadiyah menjadi kader bangsa.

“Ada kelenturan di organisasi yang harus diatur, pertama persiapan kader harus serius jangan hanya legislatif tetapi juga eksekutif. Kedua apa yang akan dilakukan Muhammadiyah? Apakah sistem di Muhammadiyah dan orangnya akan mau mensuport?,” ungkap Diyah.

Dasar filosofi berpolitik Muhammadiyah setiap rezim berbeda. Dia mengatakan Muhammadiyah saat ini sibuk dengan amal usaha, padahal ceruk pengkaderan lain juga berasal dari politik. Tak hanya itu Politik yang berisi anak milenial cukup menarik menurutnya dan Muhammadiyah diharapkan bisa memfasilitasi itu.

Baca juga: Muktamar ke-48 di Solo: Kata Puan Maharani soal Calon Ketum PP Muhammadiyah

Dalam serangkaian acara Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah tersebut, Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowermen Partnership, Neni Nur Hayati menyatakan pemilu serentak 2024 harus dijadikan tonggak perbaikan secara substansial, tidak sekadar menjadi ajang demokrasi prosedural yang konstelatif.

“Ini harus menjadi momentum transformasi demokrasi untuk membangun politik yang semakin beretika, beradab, dan bermoral,” terang Neni.

Dalam konteks ini, menurutnya, Muhammadiyah perlu tetap konsisten menjaga moral bangsa melalui peran-peran kenegarawanan.

Peran Muhammadiyah, menurutnya bisa dijalankan melalui upaya mendorong kader-kader terbaik Muhammadiyah yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kualitas yang mumpuni untuk ikut terlibat aktif dalam politik.

Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga menilai hal ini menjadi bagian dari misi amar maruf nahi munkar.

Baca juga: Momen Puan Satu Mobil dengan Gibran saat Hadir di Muktamar Muhammadiyah Solo

Kader politik dari Muhammadiyah berkualitas menurutnya perlu dipersiapkan mengingat pada 2024 dipredikas sarat masalah seperti politik uang, korupsi politik, politik identitas, hoaks, dan berbagai persoalan lainnya.

Dalam konteks menjawab pentingnya kehadiran Muhammadiyah, Direktur Eksekutif Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar, Subhan Setowara, menerangkan Muhammadiyah penting memerankan perannya sebagai penengah.

“Muhammadiyah penting memerankan fungsinya sebagai masyarakat sipil yang bisa menengahi antara penguasa dan rakyat. Hal ini penting, sebab kerja yang diupayakan Muhammadiyah adalah kerja pembangunan peradaban kemanusiaan,” terangnya dalam diskusi.

“Kerja lah yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah turut serta dalam menjawab masalah-masalah kekinian, seperti resesi global krisis pangan, dan ikhtiar memajukan ekonomi rakyat. Itulah politik yang sebenarnya bagi Muhammadiyah,” imbuhnya.

Baca juga: Pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Solo, Warga: Mbok Sing Tertib, Aja Sembrana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya