Solopos.com, SUKOHARJO — Persidangan keenam penjebolan Benteng Baluwarti Keraton Kartasura Sukoharjo menghadirkan tiga saksi ahli pada Senin (21/11/2022).
Dalam persidangan tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinilai lamban dalam proses penetapan cagar budaya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Keterangan tersebut disampaikan oleh saksi ahli bernama Inajati Adrisijanti, pensiunan dosen arkeologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan kehormatan sebagai profesor emeritus yang saat ini aktif di organisasi Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia.
Sementara dua saksi ahli lainnya yang dihadirkan dalam persidangan melalui zoom meeting tersebut ialah Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Sukoharjo, Tunjung Wahadi Sutirto yang ditunjuk oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan SK. No.430/107/Th.2022 tertanggal 31 Januari 2022.
Selain itu ahli berikutnya adalah pamong budaya ahli muda pada Kemendikbudristek yang ditempatkan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, Wardiyah.
Baca juga: Penjebolan Benteng Keraton Kartasura Disidangkan! Ini 9 Saksi yang Dihadirkan
“Yang menarik dari persidangan adalah pendapat dari Prof Inajati yang menyatakan keterlambatan proses penetapan cagar budaya oleh pemerintah. [Hal itu terjadi] akibat masih kurangnya kesadaran pemerintah dan pembuat kebijakan dalam memandang arti pentingnya suatu cagar budaya sebagai bukti sejarah tentang peradaban bangsa,” terang Humas Pengadilan Negeri Sukoharjo, Deni Indrayana dalam siaran pers tertulis yang diterima Solopos.com, Senin (21/11/2022).
“Sehingga sejarah seolah menjadi yang dinomor sekiankan dalam kebijakan pemerintah, padahal cagar budaya merupakan bukti adanya peradaban dan budaya suatu masyarakat sebagai identitas,” tambah Deni.
Inajati, menurut Deni, mengatakan pernyataan tersebut tidak bersifat politis, namun merupakan keluhan di antara para ahli sejarah dan arkeolog, khususnya terhadap Keraton Kartasura.
Inajati telah melakukan penelitian sejak 1978, bahkan pada tahun 1985, khusus melakukan penelitian sejarah Keraton Kartasura untuk penulisan disertasinya. Namun ternyata Keraton Kartasura baru diregister sebagai Obyek Yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) pada 2015.
Sementara ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh Bupati Sukoharjo pada 28 April 2022. Padahal peristiwa penjebolan yang menjadikan Situs Keraton Kartasura ini ramai diperbincangkan terjadi lebih dulu tepatnya pada 18 April 2022 lalu dengan perintah terdakwa MKB.
Baca juga: Ada Permintaan Kartasura, Colomadu, Ngemplak Masuk Solo, Ini Respons Gibran
Deni mengatakan Inajati sempat mempertanyakan bagaimana hak sejarah yang sudah kadung hancur tersebut serta siapa yang akan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Deni menyatakan dalam keterangan saksi ahli dalam persidangan, tercatat sejak 14 Maret 2022, TACB Sukoharjo telah melakukan rapat persiapan dan diskusi.
TACB juga telah melakukan kajian terhadap ODCB, mengklasifikasi jenisnya, serta merekomendasikan penetapan status cagar budaya dan peringkatnya.
“Hasil TACB Kabupaten Sukoharjo baru diselesaikan pada 25 April 2022 dan dilaporkan keesokan harinya pada 26 April 2022 kepada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Kemudian diterbitkan SK.Bupati Sukoharjo No.646/270 Th.2022 tentang Penetapan Situs Benteng Keraton Surakarta sebagai situs cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo pada 28 April 2022,” terang Deni.
Berdasarkan penetapan SK tersebut, situs cagar budaya Keraton Kartasura meiliputi struktur benteng Cepuri, struktur benteng Baluwarti, struktur Gedong Miring, struktur Sumur Bandhung, Masjid Hastana, struktur makam Sedah Mirah dan struktur makam Hariyo Panular.
Baca juga: Terdakwa Masih Isolasi, Sidang Perusakan Benteng Keraton Kartasura Ditunda
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
