Share Aset Bank Syariah di Solo Lebihi Nasional

Solopos.com, SOLO—Minat dan pengetahuan masyarakat Solo mengenai perbankan syariah semakin tinggi. Hal ini terbukti dari semakin tumbuhnya kinerja dan market share perbankan syariah terhadap perbankan secara umum.

Ketua Harian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Eko Yulianto, mengatakan hingga November 2013, aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) naik jika dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Dia menjelaskan aset perbankan syariah naik 20,64% dari Rp3,294 triliun pada Desember 2012 menjadi Rp3,974 triliun. Pembiayaan juga naik 24.60% menjadi Rp3,474 triliun dari Rp2,788 triliun. Penghimpunan DPK juga menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan 7,99% dari Rp2,225 triliun menjadi Rp2,403 triliun.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Eko menuturkan peningkatan pembiayaan tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah makin rendah, yakni dari 1,76% menjadi 1,73%. “Share aset perbankan syariah di Solo lebih baik dari pada nasional. Tercatat share aset perbankan syariah Solo sebanyak 7,30% sedangkan nasional hanya 5,94%,” kata Eko kepada wartawan seusai acara peresmian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Solo, Sabtu (25/1/2014).

Meski pertumbuhan kinerja positif, Eko menuturkan hal tersebut masih harus ditingkatkan mengingat share aset perbankan syariah masih kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Wisnu Untoro, mengatakan meski share aset perbankan syariah di Solo lebih tinggi dari pada nasional karena sebelumnya ada serikat dagang Islam sehingga perbankan memiliki banyak peluang, khususnya syariah.

Meski begitu, dia menuturkan jumlah BPRS di Solo masih sedikit, yakni delapan BPRS, jika dibandingkan total perbankan di Solo yang mencapai 500-an.  “Sekarang banyak perbankan yang memiliki unit usaha syariah (UUS) jadi keberadaan BPRS juga harus digenjot,” tutur Wisnu.

Hal tersebut karena BPRS biasanya menyasar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, semakin banyak keberadaannya maka akan semakin membantu perkembangan UMKM. Direktur BPRS HIK, Muhammad Wusthon, menuturkan pada awal berdiri pihaknya akan fokus pada pembiayaan kepada UMKM. Hal ini karena apabila fokus pada pengumpulan DPK, dana yang diberikan harus tinggi yang tentunya akan mempengaruhi bunga kredit menjadi tinggi pula.

“Kami akan fokus pada pembiyaan dengan mengandalkan modal awal Rp6 miliar yang diberikan komisaris,” ungkap Wusthon.

Dia menjelaskan UMKM yang akan dibiayai saat ini masih fokus pada pengusaha kuliner, pengrajin, percetakan, penggilingan beras dan pedagang di pasar ayam. Sementara itu, Pemegang Saham Pengemdali, Karsidi, mengatakan ke depan pihaknya memiliki rencana untuk mengembangkan BPRS HIK ke kabupaten yang ada di Soloraya.