Setahun Covid-19, Saatnya Mendongkrak Belanja?

Solopos.com, SOLO — Lebih dari separuh ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi. Penguatan konsumsi dengan mendongkrak belanja menjadi salah satu strategi pemerintah memulihkan kondisi ekonomi selama dan setelah pandemi dengan memberikan insentif seperti pada sektor properti dan otomotif.

Di sektor properti, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian di bawah Rp2 miliar. Aturan ini hanya berlaku untuk pembelian satu rumah dan tidak boleh dijual alam periode setahun demi mendongkrak belanja dan mempertahankan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Berikutnya, pemerintah menghapus PPnBM bagi pembelian mobil pada tiga bulan pertama. Lalu, pada tiga bulan kedua pemerintah memungut 50% dan tiga bulan ketiga memberikan insentif 25%. Insentif ini mendorong masyarakat untuk confident berbelanja. Sebab, selama pandemi, masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank.

Baca Juga: Peluang Bisnis Beanbag Nan Empuk

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pandemi membikin mobilitas orang terbatas. Namun, hal ini diatasi dengan pelaksanaan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang hanya membatasi pergerakan mereka yang terkonfirmasi.

Di luar itu, pergerakan masih berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “PPKM sangat dinamis tergantung situasi masyarakat desa/kelurahan. Minggu ini kita tambahkan tiga provinsi yakni Sumatra Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari segi ekonomi, kami dorong program padat karya sehingga aktivitas masyarakat di desa bisa bergerak,” kata Airlangga, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2021 yang digelar virtual melalui saluran Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (9/3/2021).

Menurut Airlangga, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 ditingkatkan, termasuk mendongkrak belanja publik, dibanding sebelumnya menjadi Rp700 triliun. Program ini terbagi ke dalam komponen perlindungan sosial senilai Rp157,41 triliun, kesehatan Rp176,3 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp184,83 triliun, program prioritas Rp122,42 triliun, dan insentif usaha Rp58,47 triliun.

Baca Juga: Jajal Peluang Bisnis Restoran Virtual

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengatakan dirinya terus memperbaiki data agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan bisa memberikan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Ia mencontohkan penerima bansos yang meninggal dunia bisa segera dialihkan kepada warga lain yang membutuhkan.

Perbaikan Sistem

“Saya perbaiki sistem seefektif mungkin agar warga yang membutuhkan bisa mendapatkan layanan lebih banyak,” kata dia.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan di level desa, penanganan Covid-19 bisa memanfaatkan Dana Desa untuk menahan laju penularan dan mendorong perekonomian desa tetap berjalan.

Baca Juga: Pandemi Pacu Lonjakan KDRT di Jepang

Hasilnya, hingga Desember 2020 ada Rp3,2 triliun Dana Desa dipakai untuk membentuk desa tanpa Covid-19. “Tidak semua desa memanfaatkan Dana Desa untuk covid karena tidak ada dampak covid dan masyarakatnya makmur,” kata dia.

Peningkatan perekonomian desa digenjot dengan menggelar padat karya tunai desa bagi warga miskin, penganggur, dan kelompok marjinal lainnya. Padat karya ini tidak memerlukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi seperti pembersihan gorong-gorong, jalan setapak, dan lainnya.

Dana Desa juga dipakai untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Pendataan yang dilakukan dengan melibatkan warga setempat menemukan ada delapan juta keluarga penerima manfaat.  “Hampir 2,5 jutanya adalah perempuan kepala keluarga. Mereka seharusnya menerima seluruh jaring pengaman sosial oleh pemerintah,” ujar Abdul.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos