Solopos.com, SUKOHARJO–Polres Sukoharjo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai berkoordinasi terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November 2024.
Koordinasi dilaksanakan di Ruang Panjura Polres Sukoharjo, Selasa (12/7/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Informasi dihimpun Solopos.com, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bambang Muryanto, mengatakan di Sukoharjo pada saat pelaksanaan pemilu sering terjadi pelanggaran baik perusakan surat suara, perangkat desa yang ikut melaksanakan kampanye, dan sebagainya.
“Untuk itu, Bawaslu minta dukungan penuh dari kepolisian untuk bersama melakukan pengawasan, termasuk menciptakan cooling down system apabila terjadi gejolak dan polarisasi di masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu,” jelasnya.
Bambang menyadari anggota yang melakukan pengawasan di lapangan sangat minim. Pihaknya meminta bantuan kepada Kapolres Sukoharjo untuk memerintahkan Bhabinkamtibmasnya untuk ikut mengidentifikasi apabila ada pelanggaran sekecil apapun di masyarakat.
Baca Juga: Info Lur… Bawaslu Sukoharjo Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024
Meskipun, Bambang menyebut pada dasarnya hubungan komunikasi antara Bawaslu dengan Polres Sukoharjo sudah berjalan baik.
“Intinya koordinasi ini adalah Bawaslu meminta dukungan dan bantuan Polres Sukoharjo untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Dalam koordinasi tersebut, dia turut mengucapkan apresiasinya kepada Kapolres Sukoharjo yang telah menerima pihaknya untuk melakukan audiensi bersama Polres Sukoharjo.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, mengatakan Polres Sukoharjo siap mendukung pengawasan pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
“Polres Sukoharjo nantinya juga memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk melakukan bantuan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu,” jelas AKBP Wahyu.
Kapolres berharap Bawaslu bisa bersama-sama berperan sebagai cooling down system dalam pemecahan masalah yang berada di bawah sebelum menjadi permasalahan yang besar.
“Semoga tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu ke depannya,” tutupnya.