Sering Kecelakaan Proyek, Waskita Karya Kena Teguran

Seringnya kecelakaan konstruksi yang terjadi di proyek PT Waskita Karya membuat perusahaan itu terkena sanksi teguran.

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah memberikan sanksi berupa teguran kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Teguran diberikan karena banyaknya kecelakaan konstruksi yang terjadi di area kerja perusahaan konstruksi itu dalam beberapa bulan terakhir.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto Kementerian PUPR mengatakan bahwa surat teguran tersebut diberikan kepada PT Waskita Karya Tbk terutama untuk kecelakaan konstruksi yang terjadi pada proyek Kementerian PUPR yang sedang dikerjakan perseroan ini.

Sejumlah kecelakaan proyek itu antara lain kecelakaan konstruksi di jalan tol Bogor—Ciawi—Sukabumi pada 22 September 2017, jalan tol Pasuruan—Probolinggo pada 29 Oktober 2018, dan jalan tol Pemalang—Batang pada 2 Januari 2018.

“Secara umum, kami sudah layangkan surat teguran kepada Waskita untuk proyek-proyek yang terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di Bina Marga,” kata Arie di Kementerian PUPR, Kamis (8/2/2018).

Arie menjelaskan bahwa surat teguran tersebut berisi instruksi untuk memperbaiki sistem pengerjaan dan pengawasan pada proyek pemerintah yang dikerjakan Waskita Karya.

“Untuk memperbaiki sistem pengerjaan dan pengawas konstruksinya serta agar mereka lebih berhati-hati dan memperbaikinya. Waskita juga sudah menindaklanjutinya, katakanlah untuk mengangkat [girder] dan lain-lain itu sistemnya sudah berubah,” jelasnya.

Dirjen mengatakan bahwa pemberian sanksi didasarkan oleh aturan dalam UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam Pasal 96 disebutkan bahwa bahwa setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara konstruksi/ kegiatan layanan jasa, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan catatan Bisnis/JIBI, sebanyak 5 dari 12 kecelakaan konstruksi yang terjadi sejak Agustus 2017 merupakan proyek yang dikerjakan WSKT.

Berikut rentetan kecelakaan kerja yang dirangkum Bisnis.com, sejak 4 Agustus 2017 sampai dengan 4 Februari 2018.

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diolah