Seret Nama Azis Syamsuddin, Begini Golkar Sikapi Suap Tanjungbalai
Solopos.com|news

Seret Nama Azis Syamsuddin, Begini Golkar Sikapi Suap Tanjungbalai

Kasus suap Pemkot Tanjungbalai Sumatra Utara menyeret nama wakil ketua DPR yang juga politikus Partai Gokkar Azis Syamsuddin.

Solopos.com, SOLO — Kasus suap Pemkot Tanjungbalai Sumatra Utara menyeret nama wakil ketua DPR yang juga politikus Partai Gokkar Azis Syamsuddin. Pelaksana tugas (Plt.) Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, pun menegaskan sikap partainya.

Henry Indraguna menekankan pentingnya azas praduga tak bersalah dalam kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial, terhadap penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju. Suap pemkot kepada polisi itulah yang menyeret nama politikus Senayan, Azis Syamsuddin itu.

Baca Juga: Kata Fengsui Ada 5 Kesalahan Umum Penataan Rumah

Menurut Henry, kasus yang melibatkan koleganya sudah diatur dan dijamin undang-undang. “Secara tegas diatur di penjelasan Pasal 3 huruf c KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,” ujar dia melalui siaran pers yang diterima Solopos.com di Solo, Jateng, Minggu (2/5/2021).

Merujuk Pasal 3 huruf c KUHAP, Henry menerangkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Poin yang sama diatur di Pasal delapan ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman.

Sudah Digeledah

Di sisi lain Henry mengapresiasi Ketua KPK, Firli Bahuri yang menyatakan akan terus bekerja untuk mencari keterangan dan bukti. Seperti yang dilakukan tim penyidik KPK yang menggeledah berbagai tempat, seperti ruang kerja , rumah dinas, dan rumah pribadi Azis Syamsuddin. Sebab menurut dia status hukum harus mendasarkan bukti.

“Ketua KPK mengatakan akan bekerja keras untuk mencari bukti-bukti. Status seseorang memang harus didasarkan atas cukupnya bukti, bukan pendapat, bukan persepsi, bukan juga asumsi. Apalagi halusinasi. Memang harus seperti itu kerja KPK, akan terus mendalami dan mempelajari, menelaah keterangan saksi dan bukti,” kata dia.

Baca Juga: 4 Zodiak Ini Konon Tidak Suka Berbagi, Benarkah?

Henry menegaskan kecukupan bukti mutlak dibutuhkan untuk menduga seseorang sebagai tersangka sebuah tindak pidana. Sedangkan mengenai desakan untuk menangkap Azis Syamsuddin terkait kasus suap itu oleh elemen mahasiswa dan pemuda, mantan calon anggota DPR dari Dapil V Jateng pada Pileg 2019 tersebut menilai sah-sah saja.

Sebab masyarakat mempunyai hak untuk ikut mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Namun Henry mengingatkan penerapan fungsi kontrol civil siciety dilakukan dengan tak memaksakan kehendak, apalagi sampai bertindak anarkistis. Ihwal sikap partai, dia menilai mesti menunggu proses hukum oleh KPK.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos




Berita Terkait
Indeks Berita
Promo & Events
Terpopuler

Espos Premium
Berita Terkini
Indeks

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago