Sentil Masih Adanya Politisasi Vaksin, Ini Isi Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB

Selain menyentil masih adanya politisasi dan diskriminasi distribusi vaksin Covid-19, Presiden Jokowi juga menyebut perlu adanya kerja sama antarnegara untuk memulihkan ekonomi.
Sentil Masih Adanya Politisasi Vaksin, Ini Isi Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB
SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB secara daring. (Youtube/Sekretariat Presiden)

Solopos.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil dan berpidato di hadapan para kepala negara di Sidang Umum PBB, Kamis (23/9/2021). Ada empat hal utama yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya secara daring itu. Yakni soal penanganan pandemi Covid-19 secara global, pemulihan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan terorisme.

Di awal Pidato, Jokowi menyentil masih adanya politisasi dan diskriminasi distribusi vaksin di tengah situasi sulit seperti sekarang.

“Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani Covid-19 termasuk vaksinasi, sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” kata Jokowi seperti dilihat di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Round Up: Dari Luhut Gerah Difitnah Hingga Bupati Kolaka Timur di-OTT KPK

Berikut isi pidato lengkap Jokowi di sidang Umum PBB:

Yang Mulia, para pemimpin negara anggota PBB, hasil sidang Majelis Umum PBB ini ditunggu oleh masyarakat dunia untuk menjawab kegelisahan utama dunia. Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi? Kapan perekonomian akan segera pulih dan tumbuh inklusif? Bagaimana menjamin ketahanan planet ke depan serta kapan dunia akan terbebas dari konflik, terorisme, dan perang?

Melihat perkembangan dunia saat ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama.

Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat adil dan merata. Kita tahu bahwa “no one is safe until everyone is’.

Baca Juga: Diduga Terima Rp2 Miliar, Irjen Pol Napoleon Jadi Tersangka Pencucian Uang

Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani COVID-19 termasuk vaksinasi, sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata. Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global, global health security system. Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara.

Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara. Misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes maupun status kesehatan lainnya.

Kedua, pemulihan ekonomi global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antar negara bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia, dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas. Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer alih teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang keberlanjutan.

Baca Juga: Pengamat Nilai Langkah PSI Menyerang Anies Baswedan Naif

Ketiga, komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra kebutuhan vaksin di seluruh dunia di banyak negara.

Keempat, kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman dan jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan. Potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda kita bersama. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan five points consensus yang implementasinya membutuhkan komitmen penuh militer Myanmar. Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata, dengan hasil nyata. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk untuk memberikan harapan masa depan dunia.

Yang Mulia, tahun 2022, Indonesia akan memegang presidensi G20, dengan tema besar “Recover Together, Recover Stronger”. Indonesia akan berupaya agar G20 bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Vaksinasi dan Prokes Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind. Ekonomi hijau dan berkelanjutan, juga akan menjadi prioritas.

Indonesia paham bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itulah, kami terus bekerja, untuk memenuhi komitmen kami. Pada tahun 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun secara signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dan dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, pembagian beban, menghadapi agenda bersama yang sangat berat. Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Sudah mendesak bagi kita untuk mengawal multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret. Lets work together to recover together, recover stronger. Terima kasih.

Berita Terkait
    Promo & Events
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago