Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 208 desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen sudah menyelesaikan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk kegiatan di 2023. Hasil musrenbang desa/kelurahan tersebut menjadi bottom planning dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sragen 2023 yang akan diuji publik pada Selasa (25/1/2022).
Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Sragen, Dasih R. N. I, menjelaskan musrenbang desa/kelurahan sudah selesai pada pekan kedua Januari ini.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Dia menerangkan usulan paling banyak berkaitan dengan bantuan keuangan khusus (BKK) yang menjadi sumber aspirasi para legislator DPRD Sragen. “Setelah tahapan itu, besok kami akan melakukan public hearing awal RKPD 2023. Konsultasi publik itu didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam negeri No. 86/2017,” jelas Dasih.
Baca Juga: Awalnya Menolak, PKL Depan SDN 4 Sragen Kini Rela Direlokasi
Dia menerangkan RKPD itu disusun dengan lima pendekatan, yakni pendekatan technocratic planning atau rancangan awal RKPD; top down planning yakni perencanaan dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat; bottom up planning atau usulan dari hasil musrenbang desa/kelurahan yang diakomodasi perangkat daerah kabupaten; political planning dari pokok-pokok pikiran DPRD; dan partisipatif planning atau dengan pelibatan semua pemangku kepentingan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
