Seleksi Pegawai Non-PNS, RSUD Karanganyar Bantah Ada Suap

RSUD Karanganyar membantah ada suap dan titipan dalam seleksi pegawai non-PNS RS itu.

Solopos.com, KARANGANYAR — Direktur RSUD Karanganyar, Wahyu Purwadi Rahmat, membantah tudingan pengisian pegawai non-PNS di RSUD Karanganyar penuh rekayasa dan kental budaya titip-menitip. Sebelumnya, tudingan itu dilontarkan oleh Ketua Komisi A DPRD Karanganyar, Bagus Selo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Wahyu, pengisian pegawai nonPNS di RSUD Karanganyar sudah klir dan tak ada calon peserta yang dinyatakan lolos dengan memberikan uang atau pun melalui budaya titip-menitip. Dia mengklaim tidak ada masalah dalam penerimaan pegawai karena seleksi dilakukan bersama pihak ketiga.

“Kami hanya menerima hasil yang disampaikan pihak ketiga sebelum mengumumkan hasilnya [setiap calon peserta pegawai nonPNS di RSUD harus mengikuti beberapa seleksi sebelum dinyatakan lulus. Hal itu seperti seleksi berkas, tes kemampuan dasar, psikotes, tes kompetensi teknis, diskusi kelompok, wawancara]. Jadi, tak ada budaya titip-menitip, semua berjalan profesional,” katanya, Sabtu (24/2/2018) lalu.

Wahyu mengatakan manajemen RSUD Karanganyar memang membutuhkan banyak pegawai medis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Baca juga: Perekrutan Pegawai Non-PNS di RSUD Karanganyar Dituding Penuh Rekayasa.

“Sebelum menjalankan tugasnya, kami akan melakukan orientasi [kepada para peserta yang dinyatakan lolos seleksi]. Mereka akan bertugas mulai awal Maret mendatang,” katanya.

Manajemen RSUD Karanganyar membuka lowongan tenaga kontrak alias pegawai non-PNS pada pertengahan Januari 2018. Dasar pengisian lowongan pegawai nonPNS itu, yakni Keputusan Direktur RSUD Karanganyar, Wahyu Purwadi Rahmat, bernomor 800.1/46.25 Tahun 2018 tentang kebutuhan pegawai non-PNS tertanggal 11 Januari 2018.

Berdasarkan keputusan itu, manajemen RSUD membutuhkan tambahan tenaga medis, seperti dokter, perawat, penata anestesi, perawat gigi, bidan, perekam medik, nutrisionis, apoteke, asisten apoteker, pranata laboratorium, radiografer, progammer, analis hukum, dan petugas gizi. Tahapan pengisian pegawai nonPNS itu berlangsung hingga menjelang pertengahan Februari 2018.

“Kami memperoleh laporan dari salah satu peserta bahwa pengisian tenaga di RSUD beberapa waktu lalu memang penuh rekayasa dan ada dugaan pungutan uang yang cukup besar, Rp100 juta-Rp250 juta. Di sini, saya tak akan mengungkap pemberi informasi itu. Prinsipnya, kami sangat menyayangkan kalau memang hal itu terjadi. Kami khawatir pelayanan RSUD tak kunjung membaik ke depannya,” kata Bagus Selo.