Selamatkan 75 Pegawai KPK, Pengamat: Jokowi Ingin Perbaiki Citra

Solopos.com, JAKARTA -- Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap polemik di tubuh KPK menyangkut penonaktifan 75 pegawainya ditanggapi beragam. Dari kacamata pengamat politik, Jokowi dianggap hendak memperbaiki citra dirinya terkait upaya pemberantasan korupsi dengan menyelamatkan 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

TWK itu sendiri kontroversial karena pertanyaan yang diajukan dianggap tidak relevan dengan pemberantasan korupsi. TWK itu digelar sebagai bagian dari proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Saat ini kan banyak berkembang persepsi di publik bahwa Pak Jokowi itu kurang perhatian terhadap tiga hal, yaitu demokrasi, kemudian HAM (Hak Asasi Manusia) dan pemberantasan korupsi. Kenapa demikian? Karena banyak pihak melihat bahwa komitmen pemerintahan Pak Jokowi sangat kurang, untuk itu Pak Jokowi berusaha memperbaiki itu," kata pakar politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Selasa (18/5/2021).

Baca Juga: Menanti Langkah Pimpinan KPK Selepas Instruksi Jokowi agar Novel Baswedan Cs Tak Dipecat

Hendri mengatakan Jokowi berusaha memperbaiki pandangan publik soal masalah demokrasi lewat UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Diketahui, Jokowi meminta Menko Polhukam, Mahfud Md, untuk mengkaji UU ITE serta penerapannya sehingga demokrasi terjaga.

Lalu juga Jokowi mengutuk agresi militer Israel terhadap Palestina. Hal ini dianggap sebagai langkah Jokowi untuk memperbaiki persoalan HAM yang kerap kali disorot ke pemerintahannya.

"Untuk pemberantasan korupsi penegakan anti korupsi ini yang dilakukan Pak Jokowi mengatakan bahwa jangan kemudian serta-merta dipecat para pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan ini, menurut saya, sebuah pernyataan yang bagus sekali yang sebetulnya kalau ditanya, siapa yang paling diuntungkan? Ya yang paling diuntungkan adalah rakyat Indonesia dan yang paling rugi adalah para koruptor," kata Hendri.

Tugas Jubir

Hendri menyorot kedaruratan persoalan tes wawasan kebangsaan ini hingga Jokowi perlu turun langsung. Menurut Hendri, harusnya juru bicaranya yang menyampaikan pendapat Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Selamatkan 75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

"Sebetulnya kasus tes wawasan kebangsaan ini, kalau menurut saya, level komunikasinya itu cukup di jubir saja, jadi cukup jubir presiden yang menyampaikan apa yang diinginkan kan Presiden terhadap tes wawasan kebangsaan. Tapi ternyata pak Jokowi turun tangan langsung menyampaikan ke publik ini sebuah pertanda positif bahwa memang Pak Jokowi memandang serius kasus tes wawasan kebangsaan ini," lanjutnya.

Sementara Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, punya pendapat serupa. Adi mengatakan pernyataan Jokowi membuat citra Jokowi kembali pulih di mata masyarakat.

"Jokowi tak mau terus menerus dituding melemahkan KPK. Pernyataan Jokowi tegas membantah bahwa tes kebangsaan itu fatal dan melukai keadilan publik. Keputusan ini menguntungkan nasib 75 pegawai KPK yang dipecat, publik secara umum, dan citra Jokowi yang kembali pulih," kata Adi.

Citra Jokowi pulih karena masyarakat menilai Jokowi menyelamatkan KPK dari gerakan pelemahan. "Itu persepsi yang tampak di permukaan," lanjutnya.

Baca Juga: Polemik KPK Kian Panas, Novel Baswedan Cs Laporkan Anggota Dewan Pengawas

Sebelumnya Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK. Di awal, Jokowi mengatakan KPK harus memiliki SDM terbaik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi itu.

Jokowi tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu diberhentikan. Menurutnya, masih ada opsi lain, yaitu pendidikan kedinasan.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," kata Jokowi dalam siaran virtual YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).