Dinas Pendidikan Kota Jogja membolehkan sekolah untuk merekrut guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) untuk memenuhi kekurangan guru
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Pendidikan Kota Jogja membolehkan sekolah untuk merekrut guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) untuk memenuhi kekurangan guru. Hal ini terkait kekurangan guru di beberapa sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Jogja.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Boleh merekrut honorer, tapi diajukan dulu melalui dinas, nanti perekrutan melalui rekomendasi dari dinas,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Edi Heri Suasana, saat dihubungi, Kamis (16/11/2017).
Kekurangan guru salah satunya terjadi di SMP Negeri 15 Jogja. Jumlah siswa di sekolah tersebut ada 999 siswa. Sementara guru yang tersedia hanya 58 orang. Ke-58 guru tersebut tujuh orang di antaranya adalah guru tenaga bantuan (Naban) dan empat orang GTT.
“Idealnya ada 70an guru,” kata Kasi Kurukulum SMP Negeri 15 Jogja, Nugroho Agus, saat menerima kunjungan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (16/11/2017) lalu.
Pihaknya sudah menyampaikan agar dibolehkan kembali merekrut GTT.
Edi mengatakan kekurangan guru hampir merata di tiap sekolah, karena tidak adanya penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) untuk formasi guru.
Sementara setiap tahunnya ada beberapa guru yang pensiun. Namun khusus SMP, kata Edi, kekurangan tiap sekolah kisaran 10 sampai belasan guru.
Menurut dia, kekurangan guru ada dua macam, yakni kekurangan jam mengajar dan kekurangan guru penuh. Untuk memenuhinya, sebenarnya Dinas Pendidikan sudah berupaya memenuhinya dengan tenga bantuan (Naban) yang digaji dari APBD. Jumlah naban sebanyak 438 guru. Namun nyatanya masih kurang.
“Maka rekomendasi kepala sekolah boleh menerima guru honorer dengan pembayaran dari dana Bosda,” ujar Edi. Ia meminta guru honorer yang mengajar 24 jam selama sepekan harus digaji sesuai UMK.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto sangat ironi kekurangan guru di Kota Jogja sebagai kota pelajar. Tidak adanya penerimaan CPNS, kata dia, jangan menjadi alasan tidak bisa menutupi kekurangan guru.
“Kontralah guru dan gaji dari APBD, tinggal kemauan politik saja,” ujar Fokki.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
