Solopos.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Dewan Kolonel untuk Puan Maharani maju sebagai calon presiden menyalahi aturan partai.
Pembentukan Dewan Kolonel itu dilakukan oleh 12 anggota DPR RI Fraksi PDIP.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (21/9/2022), seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Ia menambahkan, struktur di organisasi PDIP layaknya partai politik lainnya dan bukan seperti militer.
Baca Juga: Dewan Kolonel Puan Maharani Beranggotakan 12 Anggota DPR
Sementara Dewan Kolonel identik dengan istilah yang ada di dunia kemiliteran.
“Mana ada di dalam partai struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” katanya.
Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Baca Juga: Dewan Kolonel dari Eks Jubir KPK untuk Puan Maju Capres
Menurut Hasto, keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.
“Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDIP DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” katanya.
Hasto juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Jenderal. Ia menyebut yang disetujui oleh Puan adalah kemerdekaan dalam berserikat.
Baca Juga: Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani, Bambang Pacul: Itu Gojekan, Bahan Candaan
“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul,” ujarnya.
Dia mengatakan bahkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP tersebut.
Baca Juga: Loyalis Trah Sukarno di Balik Pembentukan Dewan Kolonel PDIP
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya.
Ia kemudian menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader PDIP berdisiplin utamanya terkait dengan capres dan cawapres yang dinamikanya sangat kuat.
Ia menyebut fokus seluruh kader PDIP saat ini ialah menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positif untuk kemajuan bangsa.
Baca Juga: Upaya “Dewan Kolonel” Mengusung Puan Jadi Presiden
“Diingatkan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati) bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM,” kata Hasto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
