Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

Sejumlah Pasal KUHP Memicu Polemik, PBB: Berpotensi Melanggar HAM

PBB di Indonesia menyampaikan keprihatinan terkait sejumlah ketentuan dalam KUHP tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan HAM, termasuk hak atas kesetaraan.
SHARE
Sejumlah Pasal KUHP Memicu Polemik, PBB: Berpotensi Melanggar HAM
SOLOPOS.COM - Ilustrasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. (Dok. Solopos)

Solopos.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia angkat bicara ihwal pengesahan KUHP yang dilakukan beberapa waktu lalu. Lembaga tersebut menyampaikan keprihatinan terkait sejumlah ketentuan dalam KUHP itu.

Menurut PBB beberapa ketentuan tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesetaraan.

PromosiMesin Baru di Mitsubishi L300 Euro 4: Lebih Bertenaga, Hemat Bahan Bakar

“Di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Hak atas privasi serta hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi,” tulis PBB dalam laman resminya, Kamis (8/12/2022).

Kuis Solopos - Seru-seruan Asah Otak

PBB khawatir atas sejumlah pasal dalam KUHP baru lantaran bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia.

Menurut PBB beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers.

Baca Juga : Hukuman Koruptor Lebih Ringan di KUHP Baru, Ketua KPK: Kami Punya UU Sendiri

“Orang lain akan mendiskriminasi atau memiliki dampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan minoritas seksual. Dan akan berisiko mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi, hak privasi, dan memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender,” tulis PBB lagi.

Dalam keterangannya PBB juga menyoroti sejumlah aturan lain yang berpotensi melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Aturan dalam KUHP, kata PBB, juga dapat melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas.

“Saat pemerintah mempersiapkan penerapan KUHP yang baru, kami menyerukan kepada otoritas eksekutif dan legislatif untuk memanfaatkan proses reformasi ini memastikan bahwa hukum dalam negeri diselaraskan dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia dan komitmennya terhadap Agenda 2030,” ujarnya.

“Dan tentunya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terus dipromosikan dan digunakan negara sebagai kompas agenda pembangunan nasionalnya,” imbuhnya.

Baca Juga : KUHP Baru dan Kian Mudahnya Orang Dipenjara

PBB pun meminta pemerintah untuk tetap terlibat dalam dialog konsultatif terbuka dengan masyarakat sipil yang lebih luas. Hal ini, tuturnya, guna memastikan proses reformasi sejalan dengan komitmen global Indonesia dan juga TPB.

“PBB siap untuk berbagi keahlian teknis dan membantu Indonesia dalam upaya memperkuat kerangka legislatif dan kelembagaan, menjamin semua individu di negara ini untuk menikmati semua hak yang diatur dalam konvensi dan perjanjian internasional yang diikuti.”

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul PBB Soroti Sejumlah Pasal KUHP, Berpotensi Melanggar HAM



Kata Kunci : PBB Kuhp Hukum Pidana
Info Digital Tekno
Indeks
Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Info Perbankan
Indeks
Interaktif Solopos
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Kuis Solopos - Seru-seruan Asah Otak
      Emagz Solopos
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Interaktif Solopos
      Kuis Solopos - Seru-seruan Asah Otak
      Solopos Stories
      Part of Solopos.com
      ISSN BRIN
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode