Sebut Jokowi Tidak Melarang Mudik, Pernyataan Istana Diralat

Solopos.com, JAKARTA -- Hanya berselang beberapa jam, pernyataan Istana soal Presiden Jokowi tidak melarang mudik di tengah wabah virus corona diralat. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dianggap salah menyampaikan kebijakan soal mudik saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Presiden Jokowi bukan tidak melarang mudik. Dia menjelaskan pemerintah berusaha keras mengajak masyarakat tak mudik ke kampung halaman di tengah wabah corona. Sebab pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat lapisan bawah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik. Dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah," ujar Pratikno dalam pernyataan persnya, Kamis (2/4/2020).

Pratikno menuturkan ajakan pemerintah untuk tidak mudik sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang PSBB. Jadi, pernyataan bahwa Jokowi tidak melarang mudik diralat jadi mengajak tidak mudik.

"Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19," ucap dia.

Sebelumnya, Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya mengatakan pemerintah Jokowi tidak melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Namun pemudik harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari saat tiba di wilayahnya masing-masing.

Bukan Tidak Melarang

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," tulis Fadjroel.

Sebelum diralat Pratikno, Fadjroel menyebut kebijakan pemerintah Jokowi tidak melarang mudik selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020. PP itu berisi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau Covid-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," kata Fadjroel.

Jokowi, kata Fadjroel, mengingatkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan khusus terkait pemudik sesuai protokol kesehatan WHO dengan ketat. Ia pun mengutip data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa soal data pemudik pada 2019 lalu. Saat itu, pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain, mencapai 20.118.531 orang.