7.690 Warga Kota Madiun Masih Miskin

Solopos.com, MADIUN — Angka kemiskinan di Kota Madiun pada 2019 menurun tipis dibandingkan 2018. Tahun lalu masih ada 7.690 warga miskin di Kota Pendekar atau berkurang 230 orang dibandingkan 2018.

Menurut data yang diterima Madiunpos.com dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun setempat, pada 2018 angka kemiskinan sebesar 4,49% kemudian pada 2019 turun menjadi 4,35%. Sehingga dalam satu tahun pada 2019 hanya ada 0,14% penduduk yang berhasil keluar dari jurang kemiskinan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala BPS Kota Madiun, Umar Sjarifudin, mengatakan ada penurunan jumlah penduduk miskin ini pada 2019 meski ada kenaikan garis kemiskinan dari tahun sebelumnya.

Pulang dari Hong Kong, TKW Madiun Diduga Terjangkit Corona

Pada 2018, batas garis kemiskinan di Kota Madiun senilai Rp446.525. Kemudian pada 2019, terjadi kenaikan batas garis kemiskinan senilai Rp31.779 sehingga menjadi Rp478.304. Garis kemiskinan ini merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan per kapita. Sehingga ketika pengeluaran satu orang di bawah garis kemiskinan, orang tersebut termasuk kategori miskin.

“Meskipun garis kemiskinan di Kota Madiun ini naik, tetapi jumlah penduduk miskin turun. Ini dapat diartikan bahwa daya beli masyarakat miskin membaik dibanding tahun sebelumnya,” kata dia di kantor BPS setempat, Selasa (4/2/2020).

Umar menuturkan dari 38 kota/kabupaten se-Jawa Timur, Kota Madiun menempati urutan ketiga terendah untuk jumlah penduduk miskin dengan angka 4,35%. Angka kemiskinan di Kota Madiun lebih rendah dibandingkan Kota Surabaya yang angka kemiskinannya 4,51%.

Hoaks Bakso Tikus di Madiun, Dampaknya Sampai Nganjuk

“Untuk peringkat pertama angka kemiskinan terendah ada di Kota Batu sebesar 3,81% dan peringkat kedua Kota Malang sebesar 4,07%. Sedangkan kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Sampang sebesar 20,71%,” ujarnya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan angka kemiskinan di Kota Madiun. salah satunya yaitu program pemberantasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.