Solopos.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi buka suara terkait dengan kabar penghapusan bahan bakar minyak jenis premium di pasaran.
Anggota Komite BPH Migas Salah Abdurrahman mengatakan bahwa rencana penghapusan premium merupakan kebijakan pemerintah. BPH Migas tidak memiliki kewenangan dalam rencana tersebut,
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
“Tugas kami di BPH Migas melakukan pengawasan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian agar bahan bakar ini tersedia di seluruh pelosok NKRI,” katanya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (6/9/2021) seperti dilansir Bisnis.com.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Warga, Pertamina Tambah Pasokan LPG Subsidi di Karanganyar
Namun, Saleh mengatakan pihaknya mengimbau kepada seluruh badanusaha untuk lebih agresif melakukan sosialisasi ataupun promosi terhadap produk-produk yang lebih ramah lingkungan.
Saleh mengungkapkan terdapat usulan dari berbagai pihak untuk mengalihkan subsidi atau kompensasi yang diberikan pemerintah untuk premium ke pertalite.
“Menurut saya kita ikuti prosesnya , tentu pemerintah mengamati segala sesuatu sebelum mengambil keputusan apakah premium dihapus,” jelasnya.
Baca Juga: Stok Solar Bersubsidi Terbatas, Pengelola SPBU Harus Putar Otak
Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan salah satu urgensi penghapusan premium selain dari aspek lingkungan adalah kebijakan yang memberatkan PT Pertamina (Persero).
Dia menjelaskan bahwa meski BBM jenis premium bukan termasuk BBM subsidi melainkan BBM jenis khusus penugasan (JBKP), namun harga jualnya di pasaran ditentukan melalui regulasi yang dibuat pemerintah.
“Ada subsidi yamg seharusnya menjadi domain negara ini digeser menjadi domain korporasi. Kalau premium sekarang Rp6.400 tapi pengadaannya Rp7.000 sisanya Pertamina yang tanggung,” ungkapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
