SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, JAKARTA — Fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong revisi UU Pilkada dengan tujuan mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. GP Ansor menentang dorongan Koalisi Merah Putih.

“Pilkada tidak langsung merupakan bentuk praktik oligopoli dan kartel politik melalui sekelompok elite yang bernama DPRD dan pimpinan partai,” ujar Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, lewat rilisnya yang dikutip Detik, Kamis (11/9/2014).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Menurut Nusron Wahid, pilkada lewat DPRD merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elite terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat. Rakyat akan disandera dan hanya dijadikan basis legitimasi elite yang seharusnya diajak partisipasi dalam proses politik.

“Selama ini, dipilih langsung rakyat saja banyak yang abai dan korup. Apalagi kalau dipilih DPRD, pasti output kepemimpinannya merasa tidak mempunyai urusan dan peduli dengan kerakyatan dan kemasyarakatan.” terangnya.

Dirinya juga menyebut pilkada langsung masih memiliki beberapa efek semisal politik uang, mobilisasi birokrasi dan gesekan antar warga. Namun sejalan waktu, Nusron Wahid berharap ada perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana pilkada langsung yang murah, efektif, dan mengakui hak-hak rakyat.

“Tapi bagaimanapun juga plus-minusnya, dalam proses pertumbuhan demokrasi, pilkada langsung tetap lebih banyak manfaatnya karena memberikan kesempatan rakyat untuk mempunyai beragam pilihan,” kata Nusron.

“Kalau pilkada mau tidak langsung, kenapa tidak pilkades saja dihapus? Kalau alasannya efisien?” sindirnya.

Sementara itu, bupati dan wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi dan Apeksi batal menggelar demo di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis siang ini. Mereka tidak dapat izin dari Polda Metro Jaya.

“Enggak dapat izin dari Polda masalahnya karena jadwal demo di HI penuh,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kepada wartawan di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut Ridwan Kamil, polisi mengatakan ada banyak pihak yang melakukan kegiatan di Bundaran HI hari ini. “Dikasih izin besok, besok mah udah pada pulang. Jadi niatnya tadi udah semangat, papannya [alat demonstrasi] udah disiapkan. Tadi kalau izinnya dapat, kita pergi” imbuh pria yang kerap disapa Emil ini.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan akan berdemo jam 13.00 WIB di Bunderan HI, Jakarta Pusat, bersama para wali kota dan bupati se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi dan Apeksi. Demo itu terkait penolakan pilkada lewat DPRD yang didorong Koalisi Merah Putih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya