RUSUNAWA MANGKRAK: Konsultasi Ke Kemenpera Tak Buahkan Hasil

BAHAS RUSUNAWA -- Komisi II DPRD Sukoharjo saat mengadakan rapat dengan DPPKAD dan DPU, Jumat (20/1/2012). (JIBI/SOLOPOS/Iskandar)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kondisi ini mengakibatkan Pemkab dilematis karena tak bisa mengalokasikan anggaran perbaikan dalam APBD. “Sampai saat ini Rusunawa itu belum diserahkan kepada Pemkab Sukoharjo. Menurut penjelasan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, lamanya penyerahan aset pemerintah ini karena masih dilakukan audit BPKP,” terang Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi seusai hearing dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Gedung Dewan, Jumat (20/1/2012).

Namun, katanya, untuk audit Rusunawa yang dibuat dengan tahun anggaran 2006-2007, menurut Cipta Karya telah selesai. Karenanya hal ini tinggal menyerahkan ke Kementerian Keuangan. Sedangkan Rusunawa yang dibuat tahun anggaran 2007-2008 masih dalam proses pemeriksaan audit BPKP.

Terkait belum berhasilnya konsultasi Komisi II DPRD Sukoharjo ke Jakarta, kerusakan Rusunawa tahap 2 sebanyak empat blok di bagian barat itu pihaknya tak berani mengutak-utik. Menyinggung soal solusi terbaik guna mengatasi kerusakan tersebut Komisi II bersama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan DPU mengaku, belum memunyai solusi. Karena itu dalam waktu dekat ini, mereka rencananya kembali konsultasi ke Jakarta.

Sementara itu, Kepala DPU Sukoharjo, AA Bambang Haryanto menjelaskan, untuk perbaikan Rusunawa pihaknya menawarkan dua alternatif yaitu meminta bantuan ke pusat serta dari pihak ketiga. “Untuk upaya mencari dana ke pusat sedang dilakukan. Begitu juga menawarkan ke pihak ketiga dalam hal ini PT Sritex beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan,” katanya.

Dengan demikian, katanya, jika alternatif pertama gagal, pihaknya masih memiliki alternatif ke pihak ketiga. Sebab jika menggunakan dana APBD tidak mungkin, sebab belum ada penyerahan aset.

Pada bagian lain Bambang menjelaskan kerusakan Rusunawa di Joho, Sukoharjo sudah mendesak diperbaiki. Khususnya hal kerusakan itu terjadi pada empat blok yang belum ditempati. Dia memaparkan kerusakan di empat blok tersebut antara lain atap rusak, instalasi listrik hilang, dan sebagainya. Sehingga untuk perbaikan Rusunawa tersebut diperkirakan menelan biaya Rp 1 miliar.

Di sisi lain Kabid Aset DPPKAD Haryadi Sudjatmoko menegaskan karena enam blok rusunawa itu belum menjadi aset daerah, pihaknya belum bisa mengelola Rusunawa termasuk mengalokasikan anggaran perbaikan. Sedangkan dua blok yang sekarang ini dihuni dikelola oleh paguyuban yang menghuni tempat itu.

JIBI/SOLOPOS/Iskandar