Solopos.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo alias Jokowi lagi-lagi memberi sinyal perombakan atau resuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju. Sinyal itu diungkapkan Jokowi usai Partai Nasdem mendeklarasikan calon presiden (capres) Anies Baswedan dan pertemuan empat mata dengan Megawati di istana Baru Tulis, Bogor.
“Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan,” katanya kepada Wartawan di Bandung, Kamis (13/10/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Tensi internal pemerintahan memang sedang menghangat usai NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres. PDIP bereaksi paling keras. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan memberikan pernyataan cukup satir bahwa ‘yang biru’ telah lepas dari genggaman Jokowi. Warna biru identik dengan Partai NasDem.
Baca Juga Begini Cara Siapkan Keuangan untuk Hadapi Resesi
Menariknya tak lama setelah saling sindir PDIP vs NasDem tersebut, Jokowi bertemu Ketua Umum PDIP Megawati selama dua jam di Batu Tulis Bogor Jawa Barat, Sabtu (8/10/2022).
Pertemuan Batu Tulis
Hasto membantah pertemuan Batu Tulis membahas NasDem dan Anies Baswedan. Dia menuturkan bahwa kedua negarawan tersebut membahas beragam persolan seperti langkah-langkah menghadapi krisis ekonomi dunia dan pangan.
“Ibu Mega memang sangat menaruh perhatian terhadap krisis ekonomi dan pangan, dan beliau membagi pengalaman lengkap menuntaskan krisis multidimensional. Saat itu, seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong benar-benar fokus dan terpimpin sehingga pada tahun 2004 Indonesia bisa keluar dari krisis,” ujar Hasto.
Baca Juga UOB Indonesia Sebut 3 Risiko Ini Bisa Dorong Ekonomi
Dikatakan, pada pertemuan empat mata itu, Jokowi pun menegaskan keseriusan pemerintah, termasuk bagaimana para menteri harus fokus menangani berbagai tantangan perekonomian, krisis pangan-energi, dan tekanan internasional akibat pertarungan geopolitik.
Hasto menambahkan, pada pertemuan itu Megawati mempersiapkan makanan khusus untuk Jokowi seperti jagung, kacang bogor, pisang rebus, talas, dan juga nasi uduk.
Dorongan Sukarelawan
Sekadar informasi, sejumlah organisasi sukarelawan Jokowi membuat surat terbuka. Mereka mendesak Jokowi untuk mencopot tiga orang menteri asal Partai NasDem.
Baca Juga Resesi Membayang, Simak Lagi Paparan Lengkap Sri Mulyani
Penyebabnya, sukarelawan Jokowi tidak terima dengan keputusan partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi, sukarelawan menilai Anies sebagai tokok yang kerap memainkan politik identitas saat memenangkan Pilkada DKI 2017.
Sikap PDIP vs NasDem
Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate pun merespons bahwa reshuffle kabinet merupakan wewenang presiden sehingga dinilainya sukarelawan tidak seharusnya mendorong Presiden untuk melakukan hal tersebut. “Hal-hal yang substantif saja, apalagi yang terkait dengan kewenangan-kewenangan melalui konstitusi, apalagi yang berkaitan dengan kewenangan prerogatif presiden, kok malah ikut campur?” katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Baca Juga Resesi Global Disebut Semakin Dekat, Ini Dampaknya bagi Indonesia
Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. “Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat,” ujar Hasto, Kamis (13/10/2022).
Hasto menilai, Presiden Jokowi perlu menteri yang dapat bekerja dengan baik, supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi. Bagi Hasto, Pemerintahan Jokowi saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy untuk rakyat.
“Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden,” tandas Hasto.
Baca Juga Bos IMF dan Bank Dunia Beri Peringatan Meningkatnya Risiko Resesi Global
Ketika ditanya bahwa menteri dari Partai Nasdem yang masih ada dalam kabinet, Hasto menjelaskan bahwa Indonesia memakai sistem presidential, dan bukan koalisi parlementer.
“Sehingga menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden. Bahwa parpol yang mengusulkan (menteri, red) ya. Tetapi tunduk pada platform dari presiden,” tegasnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Gaung Reshuffle Usai Pertemuan Batu Tulis Jokowi dan Megawati
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
