Solopos.com, SOLO — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia mengaku tidak takut dengan ancaman sanksi tegas oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP bagi kader yang tidak mendukung kenaikan harga BBM.
Ketua DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengatakan tetap menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pusat. Sanksi tegas bagi kader PDIP yang tidak penuh mendukung kebijakan pemerinta pusat sudah siap diterima.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Sanksi adalah konsekuensi logis dari sikap saya. Itu bagian resiko yang sudah saya terima jika tidak mendukung. Ora popo [tidak apa-apa],” ujar Rudy kepada wartawan, usai melepas peserta jalan sehat Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Solo di Lapangan Kota Barat, Minggu (9/11/2014).
Rudy yang juga menjabat Wali Kota Solo mengaku sampai sekarang belum menerima keputusan pemerintah pusat soal kenaikan BBM. Pihaknya hanya mendengar informasi November ini kenaikan BBM diberlakukan. Kenaikan BBM jika sudah menjadi bagian kebijakan pemerintah baru, kata dia, sebagai Wali Kota akan menampung aspirasi rakyat Solo.
“Kami menilai pemberantasan mafia migas bisa menghemat pengeluaran negara. Kenaikan harga BBM [bahan bakar minyak] bukan solusi terbaik,” kata dia.
Sebelumnya, DPP PDIP telah menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk mendukung setiap kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Adapun kader yang tidak mematuhi instruksi partai bakal dikenai sanksi dari partai.
Soal rencana demonstrasi, Rudy mengatakan demo adalah bagian dari sebuah ekspresi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia mengatakan Indonesia itu negara demokrasi sehingga tidak ada larangan untuk menyampaikan aspirasi.
“Disanksi ora popo [tidak apa-apa]. Lha wong urip ning donya iki enek plus karo minus kok [orang hidup di dunia itu ada positif dan ada negatif]. Nek kiro-kiro apik yo diwenehi plus, nek minus yo disanksi kui mau [kalau kira-kira baik diberikan nilai positif. Kalau negatif dikenai sanksi],” ujar Rudy.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakoso, mengatakan PDIP Solo masih satu komando dengan Ketua DPC PDIP Solo soal rencana kenaikan harga BBM. Pengurus partai mulai dari anak ranting dan anak cabang masih satu suara mendukung ketua DPC.
“Kami bukan tidak setuju kenaikan BBM. Kami hanya mengingatkan janji pemerintah memberantas mafia minyak diselesaikan lebih dulu,” ujar Teguh kepada Solopos.com, Minggu. Penolakan kenaikan BBM oleh Ketua DPC PDIP Solo, kata dia, tidak ada niat melambungkan nama Rudy di tingkat nasional. Dari DPC PDIP Solo setuju kenaikan BBM asalkan dilakukan pada 2015 bukan tahun ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
