Solopos.com, JAKARTA-Pemerintah akan memastikan masyarakat miskin penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya atau tidak.
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, menyatakan akan bersikap tegas untuk memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat.
Promosi BRI Peduli Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Sumbar dan Jabar
“Kan kasihan mereka kan lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan,” kata Risma sebagaimana dikutip di laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia (30/7/2021).
Baca Juga: Diduga Tertular Pasien Ibu Hamil, 45 Dokter Kandungan Meninggal Akibat Covid-19
Pada saat kunjungan lapangan Risma bertemu dengan penerima manfaat, dia tidak segan bertanya secara detail semua hal yang terkait penyediaan komoditas untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Selain itu, Risma juga memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara, pemasok, dan pihak terkait.
Risma mengatakan melakukan kroscek bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Hal ini ia lakukan saat berkunjung ke Kota Pekalongan.
Dalam kesempatan itu, Mensos berdialog cukup panjang dengan Rudiyanto, 48. Mensos menggali memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.
Baca Juga: Raih Silver Play Button dari Youtube, Bamsoet akan Pakai TikTok untuk Sosialisasikan 4 Pilar MPR
Kecewa
“KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan, A. Afzan Arslan Djunaidi.
Risma mengungkapkan rasa kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako.
“Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-Warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga lebih mahal,” kata Risma.
Baca Juga: Ahsan/Hendra Gagal ke Final Olimpiade Tokyo 2020, Kans Emas Ganda Putra Indonesia Melayang
Risma menyikapi serius beberapa kasus penyaluran bantuan di lapangan yang diindikasikan kurang mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mensos bertindak tegas untuk memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi terlebih dimasa kedaruratan seperti saat ini.
Risma mengatakan akan melakukan pengecekan lapangan dalam penyaluran bantuan di beberapa daerah secara intensif. Dalam sekali perjalanan, ia bisa mengunjungi dua atau tiga kota untuk menyerap informasi dari penerima bantuan di kota terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Risma menemukan beberapa kasus di mana harga komoditas yang terlalu tinggi, pemaketan komoditas, dan sebagainya. “[Pelakunya] sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Di kepolisian juga sedang ditangani,” ujar Risma.
Baca Juga: Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan Rp100 Miliar!
Risma meminta semua pihak mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Ia juga mengajak jajaran Forkopimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan rantai pandemi.
“Saya meminta kepala daerah juga ikut mengawasi dan memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan. Jangan dikurang-kurangi. Kasihan,” tutur Risma.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
