Solopos.com, SEMARANG — Massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Negeri Islam (UIN) Walisongo, Kota Semarang, menggelar unjuk rasa atau demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Jumat (8/4/2022). Demo mahasiswa di Semarang yang menyuarakan enam tuntutan, salah satunya penolakan wacana Presiden Jokowi tiga periode ini berakhir ricuh.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, aksi unjuk rasa atau demo mahasiswa di depan Kantor Gubernur Jateng itu dimulai pukul 16.00 WIB. Massa datang dengan membawa sejumlah poster berisi enam tuntutan, yakni penolakan penundaan Pemilu 2024, wacana Presiden Jokowi 3 periode, kelangkaan minyak goreng, kenaikan tarif PPn, kenaikan BBM subsidi Pertalite, dan kenaikan gas elpiji 3 kg.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Awalnya, aksi unjuk rasa atau demo itu berlangsung kondusif. Namun mendekati waktu berbuka puasa, massa aksi mulai ricuh. Hal itu menyusul keinginan mahasiswa yang berdemo untuk masuk ke Kompleks Kantor Gubernur Jateng.
Baca juga: Berpolitik Dukung Jokowi 3 Periode, Apdesi Harus Ditegur
Ketua PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang, Khoirul Fajri Assyihan, mengatakan massa aksi menolak keras terkait beberapa wacana yang digemborkan pemerintah. Misalnya, wacana penundaan Pemilu dan wacana Presiden Jokowi 3 periode. Menurutnya, wacana ini dinilai sangat bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.
“Kami menolak karena bertentangan dengan konstitusi dan mencederai demokrasi,” kata Fajri, sapaan akrabnya.
Disinggung harga minyak goreng naik, ia mengungkapkan fenomena tersebut tak seharusnya terjadi di Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.
Oleh karenanya, ia dan rekan-rekan organisasinya meminta kepada pemerintah agar segera memberikan solusi atas persoalan minyak goreng. Selain itu, pihaknya juga mendesak penegak hukum agar menindak para kartel-kartel dan mafia minyak goreng.
Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law, Mahasiswa di Semarang Jebol Gerbang DPRD Jateng
“Kami menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengutuk keras kartel-kartel mafia minyak goreng yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dalam masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia menegaskan PMII juga menolak rencana wacana pemerintah soal menaikkan PPn. Untuk itu, meminta pemerintah segera berikan keadilan dan harmonisasi dalam peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Tak hanya itu, PMII ikut menyoroti rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan gas elpiji 3 kg.
Menurut Fajri, permasalahan itu membuat masyarakat semakin berat dan Indonesia bakal terjadi inflasi besar-besaran. Maka, pihaknya mendesak pemerintah segera mencari solusi agar perekonomian Indonesia stabil dan masyarakat sejahtera.
“Kami mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk ikut serta dalam mengawal isu penundaan pemilu 2024, wacana 3 [tiga] periode, kenaikan PPn, wacana kenaikan BBM bersubsidi, dan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
