Solopos.com, SUKOHARJO -- Jumlah warga miskin Kabupaten Sukoharjo naik 0,54 persen akibat pandemi Covid-19. Jika sebelumnya angka kemiskinan tercatat 7,14 persen, setelah pandemi 2020 menjadi 7,68 persen.
Pemkab Sukoharjo menargetkan menurunkan rasio penduduk miskin menjadi 7,2 persen pada 2021. Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Sekda Sukoharjo, Budi Santoso, saat pemaparan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sukoharjo 2021-2026 di Gedung Menara Wijaya, Senin (1/3/2021).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Pandemi Covid-19 memukul segala lini kehidupan selama hampir satu tahun sejak akhir Maret 2020. Sektor industri dan pelaku usaha kehilangan pendapatan setiap bulan. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja buruh dan meningkatkan jumlah warga miskin Sukoharjo.
Baca Juga: Ditemukan, Ini Isi Dompet Sekdes Serenan Klaten Yang Terjun Ke Sungai Grogol Sukoharjo
“Kondisi ini terjadi di setiap daerah bahkan setiap negara. Banyak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja [PHK] dan dirumahkan oleh perusahaan,” katanya, Senin.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Sukoharjo, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK atau dirumahkan oleh perusahaan lebih dari 5.000 orang. Kini, sebagian besar tenaga kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap.
Aspek Kesehatan
Pada awal Covid-19, sejumlah perusahaan berskala besar hingga kecil masih kesulitan mencari pemasukan untuk menutup biaya operasional. Tingkat permintaan atau order belum sebanyak saat sebelum merebaknya wabah Covid-19.
Baca Juga: Tinggalkan Istri Dan 2 Anak, Sekdes Serenan Klaten Yang Bunuh Diri Dimakamkan Malam Ini
“Penanganan pandemi Covid-19 tak hanya aspek kesehatan melainkan dampak ekonomi dan sosial. Hal ini menjadi salah satu upaya prioritas pada tahun ini,” ujarnya.
Pembukaan keran aktivitas ekonomi dan bisnis diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan nasional sehingga bisa mengurangi jumlah warga miskin Sukoharjo. Para pelaku usaha dan industri kembali menjalankan roda bisnis untuk menggeliat perekonomian daerah.
Pemerintah juga tak tinggal diam. Beragam upaya dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah gempuran pandemi Covid-19.
Baca Juga: Aniaya Adik Kandung, Pria Asal Jebres Solo Dijerat Pasal KDRT
“Pemberian bantuan subsidi bunga modal bagi para pelaku UMKM disiapkan untuk mengerek perekonomian daerah. Aspek kesehatan harus berjalan beriringan dengan aspek ekonomi,” paparnya.
Bantuan Sosial
Pemkab Sukoharjo menargetkan penurunan rasio warga miskin jadi 7,2 persen pada tahun ini. Pemerintah bakal menggeber berbagai program pengentasan kemiskinan guna merealisasikan target penurunan angka kemiskinan tersebut.
Baca Juga: Waduh, Vaksin Covid-19 Gunakan Vial Multi-dose Malah Bikin Dinkes Karanganyar Kerepotan
Misalnya, program bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos Sukoharjo, Sukimin, mengatakan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program BPNT Sukoharjo sebanyak 55.642 keluarga.
Mereka telah menerima bantuan pangan di setiap e-warong. Masing-masing KPM menerima kebutuhan pokok senilai Rp200.000 per bulan. Penyaluran program BPNT selalu dimonitoring oleh pemerintah pusat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
