Solopos.com, SRAGEN – Sebanyak 2.128 keluarga di Kabupaten Sragen menolak bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah lantaran mereka merasa sudah mampu. Ribuan keluarga itu mengundurkan diri sebagai peserta PKH karena mereka merasa masih banyak keluarga lain yang lebih membutuhkan.
Ribuan keluarga tersebut diwisuda Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati sebagai keluarga yang lulus dari ujian kemiskinan dan dinobatkan sebagai keluarga mampu, mandiri, dan sejahtera. Wisuda secara simbolis dilaksanakan Bupati Sragen di Aula Sukowati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Rabu (29/12/2021).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Baca Juga: Pendamping PKH di Grobogan Dilatih Jurnalistik, Ternyata Ini Tujuannya
Ribuan orang itu sebelum diwisuda sempat tercatat sebagai peserta PKH dalam waktu 1-10 tahun. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sragen Cosmas Edwi Yunanto menjelaskan PKH itu merupakan program bansos bagi keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Dia menerangkan graduasi atau berakhirnya kepesertaan keluarga dari PKH itu merupakan bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Selain itu, graduasi bertujuan memastikan PKH tepat sasaran dan meminimalkan timbulnya kesenjangan sosial.
Baca Juga: Salut, 3.009 Keluarga di Sukoharjo Mentas Jadi Penerima Bantuan PKH
“Awalnya peserta PKH di Sragen sebanyak 33.504 keluarga. Sebanyak 2.128 keluarga di antaranya menyatakan mengundurkan diri atau menolak bansos PKH karena sudah merasa mampu. Sekarang peserta PKH tinggal 31.376 keluarga. Ribuan keluarga yang mengundurkan diri dari PKH itu terdiri atas graduasi alamiah sebanyak 1.808 keluarga, graduasi mandiri 288 keluarga dan graduasi sejahtera sebanyak 32 keluarga,” jelas Cosmas.
Dalam program pengentasan kemiskinan di Sragen, PT BPRS Sukowati Sragen dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sragen memberikan bantuan modal usaha kepada para peserta PKH. Harapannya, secara ekonomi mereka berdaya dan sejahtera sehingga bisa keluar dari PKH.
Baca Juga: Jaga Transparansi, BPKH Berhasil Pertahankan SMAP ISO 37001:2016
“Kami memberikan modal usaha ekonomi produktif (UEP) sebagai inovasi pengentasan kemiskinan yang diinisiai sejak 2019 lalu. Dari tahun ke tahun jumlah penerima UEP terus meningkat dari 18 keluarga di 2019 menjadi 32 keluarga di 2021. UEP itu sebagai optimalisasi penyaluran dana corporate social resposibility (CSR),” ujar Direktur Utama PT BPRS Sukowati Sragen, Fakhruddin Nur.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati merasa terharu dengan sikap para eks peserta PKH. Dia menyampaikan ribuan keluarga itu dengan kesadarannya yang tinggi menolak bansos dari pemerintah lewat PKH. Dia berharap hal yang baik ini akan terus-menerus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Sragen yang masuk daerah kemiskinan ekstrem.
“Saya terima kasih tiada terhingga kepada para ibu yang lulus. Salah satu poin pengentasan kemiskinan yang paling penting mempunyai motivasi diri dan pola pikir yg tidak mau menerima bantuan sosial. Banyak sekali warga kota yg seharusnya tidak menerima tetapi masih mau menerima bantuan. Harusnya mereka sadar diri kalau tidak dapat bansos tetapi malah bersuara keras agar dapat bansos. Ini pekerjaan rumah kami untuk menyadarkan bahwa mereka malu bila tangan di bawah,” jelas Yuni, sapaan akrabnya.
Baca Juga: Salurkan Bantuan, Pemkab Bantul Dorong 386 KPM PKH Bangkit dari Krisis
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
