Revitalisasi Pasar Klewer Timur Molor, Komisi III DPRD Solo Khawatirkan Sewa Lahan Alut

Revitalisasi Pasar Klewer timur dipastikan molor karena anggarannya diluncurkan tahun depan.

Solopos.com, SOLO — Komisi III DPRD Solo mengkhawatirkan sewa lahan Alun-alun Utara (Alut) Keraton Solo untuk kios darurat pedagang Pasar Klewer timur. Hal itu menyusul molornya revitalisasi pasar tersebut.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Di sisi lain, Pemkot tidak menganggarkan biaya perpanjangan sewa Alut pada APBD 2018. Sebagaimana diinformasikan, pemerintah pusat menolak permohonan Pemkot Solo agar revitalisasi Pasar Klewer timur dikerjakan dengan skema multiyears atau tahun jamak.

Sebagai gantinya, pemerintah pusat menganggarkan kembali anggaran revitalisasi senilai Rp48 miliar dalam APBN 2018. Hal ini membuat proyek revitalisasi pasar tekstil itu molor hingga tahun depan. (Baca: Usulan Multiyears Ditolak, Bagaimana Nasib Pasar Klewer Timur Solo)

Komisi III DPRD Solo berencana kembali berkonsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satunya untuk memastikan anggaran pembangunan Pasar Klewer timur. Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan upaya ini dilakukan karena anggaran revitalisasi Pasar Klewer belum jelas.

“Upaya ke Kementerian Perdagangan untuk memperoleh diskresi juga gagal. Maka dari itu, kami konsultasi lagi ke Kemenkeu pada 18 Desember mendatang,” tuturnya, kepada wartawan, Kamis (14/12/2017).

Kondisi ini membuat nasib pedagang Pasar Klewer timur yang sudah dipindahkan ke pasar darurat di Alut Keraton Solo juga belum jelas. Pemkot hanya menyewa Alut sampai Oktober 2018 dengan biaya sewa Rp2,5 miliar, naik Rp1 miliar dibandingkan saat Alut disewa untuk pedagang Klewer barat.

Komisi III memprediksi Keraton Solo selaku pemilik lahan bakal menaikkan lagi harga sewa Alut jika Pemkot berniat memperpanjang kontrak. Sedangkan Pemkot tidak menganggarkan sewa lahan itu di APBD 2018. (Baca:  Soal Pasar Klewer Timur Disdag Solo Masih Optimistis, Ini Alasannya)

“Jika memang harus bayar lagi, mesti dibayar belakangan. Jika tidak, Pemkot memakai pengajuan mendahului anggaran lewat kesepakatan dengan legislatif,” imbuhnya.

Sugeng menyarankan Pemkot mempertimbangan solusi pembiayaan lain yakni dana corporate social responsibility (CSR). Ini merujuk pada statemen Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, saat peresmian Pasar Klewer Barat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Gofar Ismail, menambahkan ada kemungkinan untuk menggaet CSR perusahaan. Akan tetapi, anggaran CSR ini mesti dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Solo. Bagaimana pun dana CSR ini riskan lantaran tak masuk keuangan daerah.