Solopos.com, SOLO– Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai aksi demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di depan Balai Kota Solo, Rabu (31/8/2022) sore.
“Kalau mau ketemu silakan. Kami menunggu update dulu dari pemerintah pusat,” kata dia kepada wartawan di Balai Kota Solo, Kamis (1/9/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dia menjelaskan masyarakat untuk tidak terburu-buru merespons kenaikan harga BBM. Semua masih menunggu instruksi pemerintah.
“Gak perlu panik ya, tenang wae ya,” tuturnya.
Baca Juga: Takut Harga BBM Naik Drastis, Warga Solo Antre di SPBU dan Isi sampai Penuh
Dia menjelaskan ada informasi bantalan sosial dari pemerintah pusat mengenai perubahan harga BBM, namun masih menunggu tindaklanjutnya.
Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam se-Soloraya melakukan aksi demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Balai Kota Solo, Rabu (31/8/2022) sore.
Adapun Pertamina mengumumkan harga Pertalite, Pertamax, dan Biosolar tetap atau tidak mengalami kenaikan melalui laman resminya Rabu malam.
Tiga jenis BBM yang mengalami perubahan harga per 1 September 2022, yaitu Pertamina Turbo menjadi Rp15.900, Dexlite Rp17.100, dan Pertamina Dex Rp17.400. Harga itu berlaku di Jateng dan Yogyakarta.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah akan memberikan tiga bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total sebesar Rp24,17 triliun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.
Baca Juga: Isu Harga BBM Naik, Antrean Panjang Terjadi di Sejumlah SPBU Kartasura
“Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai [BLT] pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun,” kata Menkeu usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (29/8/2022).
Menkeu menjelaskan BLT tersebut akan segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150.000 selama empat kali dengan total BLT yang diberikan sebesar Rp600.000 untuk setiap penerima.
“Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300.000 pertama dan Rp300.000 kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” kata dia melalui laman resmi Kementerian Keuangan.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan melalui pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.
Baca Juga: Isu Harga BBM Naik, Antrean Panjang Terjadi di Sejumlah SPBU Kartasura
“Nanti Ibu Menakertrans segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Menkeu.
Di sisi lain, Pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk subsidi sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.
“Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ujar Menkeu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
