RESHUFFLE KABINET JOKOWI : Johan Budi: Hanya Presiden yang Tahu

Reshuffle kabinet Jokowi-JK sempat menguat belum lama ini. Namun, Johan Budi mengatakan hanya Presiden yang tahu kepastiannya.

Solopos.com, JAKARTA — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menyatakan hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tahu apakah akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) atau tidak.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya kira semua tahu dan teman-teman paham bahwa urusan ‘reshuffle’, domainnya ada di Presiden, yang tahu saya kira hanya Presiden,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016), dikutip Solopos.com dari Antara.

Johan Budi menyebutkan setiap saat memang Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di kabinet. “Apakah evaluasi akan berujung pada ‘reshuffle’ atau tidak, itu Presiden yang memutuskan dan yang tahu,” kata Johan Budi.

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi merombak kabinet dengan mengganti enam menteri dalam jajaran Kabinet Kerja. Enam menteri yang diganti adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Susilo, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

Selain itu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Sebagai gantinya, Presiden Jokowi menunjuk Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, serta Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menkopolhukam. Sementara itu, Sofjan Djalil menggantikan Andrinof sebagai Kepala Bappenas dan Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel.

Sebelumnya, sinyal reshuffle memang menguat baik oleh Presiden maupun Wapres. Wapres Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan adanya potensi evaluasi terhadap kinerja para menteri Kabinet Kerja oleh kepala negara. Secara khusus, JK mengomentari peringatan Presiden Jokowi soal penyelesaian masalah dwelling time yang bisa mengancam posisi menteri.

Hal itu disampaikan Kalla merespons sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tegas memperingatkan kinerja menteri dalam kasus waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan, Kamis (10/3/2016) pagi.

“Itu mungkin saja evaluasi, seperti apa yang disampaikan Presiden lah,” ungkap Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kamis (10/3/2016). Dalam upaya penyelesaian masalah dwelling time, Menko Kemaritiman Rizal Ramli membentuk Satgas Percepatan Dwelling Time, dikutip Bisnis/JIBI.

Sebelum peringatan ini, JK juga sempat menyindir Rizal Ramli soal perubahan nomenklatur dari Kemenko Kemaritiman menjadi Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya yang memanaskan Istana. Kendati demikian, dia mengaku belum ada pembicaraan apapun antara Presiden Jokowi dan dirinya terkait rencana perombakan (reshuffle) kabinet.