RESHUFFLE KABINET JOKOWI : Ini Menteri yang Layak Diganti Versi Populi Center

Reshuffle Kabinet Jokowi-JK menjadi isu yang kian kencang berembus. Sejumlah menteri disebut layak diganti.

Solopos.com, JAKARTA — Isu reshuffle kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) makin santer. Meski Presiden Jokowi belum menyebut nama menteri, Populi Center sudah membuat ancang-ancang siapa saja yang dianggap layak diganti.

Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI

Beberapa menteri yang dinilai layak diganti itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly; Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise; serta Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, evaluasi mendalam terhadap menteri Kabinet Kerja perlu dilakukan. Menkumham Yasonna Laoly layak diganti karena dianggap paling bertanggung jawab atas persoalan dualisme Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Dualisme kepengurusan parpol yang telah menyebabkan adanya tudingan ketidaknetralan menteri tersebut,” ujar Nico yang dikutip Okezone, Jumat (8/5/2015).

Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno disebut layak diganti karena beberapa bulan ini muncul kegaduhan politik mengenai pemilihan Kapolri dan pernyataannya saat polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri. “Kemudian, Seskab [Andi Widjajanto] perlu direposisi juga karena telah dianggap sebagai penghalang komunikasi PDIP dengan Presiden,” katanya.

Dia menambahkan, menteri di bidang perekonomian juga perlu diganti, khususnya Mendag Rachmat Gobel. “Karena kurang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan membuat kebijakan yang kurang tepat di saat ekonomi melambat,” katanya.

Selain itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dianggap lamban dalam membuat regulasi terkait organisasi kementerian dan pengisian pejabat. Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise belum menunjukkan kinerja sejauh ini.

Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan seluruh menteri di Kabinet Kerja sepakat untuk terus bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, situasi masih tetap biasa meskipun santer kabar akan ada reshuffle kabinet.

“Saya sudah bicara dengan beberapa menteri, dan kami sepakat untuk menyerahkan hal itu ke Presiden, kami akan tetap bekerja sesuai tugas kami,” katanya di Jakarta, Kamis (7/5/2015), kepada Bisnis/JIBI.