RESHUFFLE KABINET JOKOWI : Ciri Menteri yang Jelekkan Jokowi: Perempuan, Non Parpol, Tim Ekonomi

Reshuffle Kabinet Jokowi-JK kian dekat dan diwarnai isu menteri yang menjelek-jelekkan Presiden Jokowi.

Solopos.com, JAKARTA — Salah satu menteri di Kabinet Kerja disebut-sebut menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian terungkap ke publik. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan ciri-ciri menteri yang menjelek-jelekkan Presiden Jokowi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya sebut cirinya saja, yakni perempuan. Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung, [menteri tersebut] ada sektor di bawah koordinasi perekonomian,” ujar Masinton saat dikonfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Senin (29/6/2015), dikutip Solopos.com dari Okezone.

Saat ditanya hal yang dijelekkan menteri bersangkutan terhadap Presiden Jokowi, anggota Komisi III DPR itu menyebut menteri tersebut mengatakan Jokowi adalah orang yang ragu lantaran tidak pernah jadi merombak atau mereshuffle kabinet.

“Dia [salah satu menteri] kemudian bilang Presidennya ragu-ragu,” bebernya. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Presiden Jokowi agar menteri tersebut harus dicopot dari jabatan. Pasalnya, pembantu Presiden tersebut sudah menyiratkan bahwa tidak taat kepada atasannya.

“Ya harus direshuffle. Selama masih menjabat menteri, dia harus tunduk, taat, dan loyal, menampakkan dedikasinya pada atasan langsung. Konsekuensi jabatan seperti itu,” tegasnya.

Sebelum heboh soal menteri yang menjelekkan Jokowi, beberapa nama menteri disebut-sebut layak diganti. Salah satunya ialah Menteri BUMN Rini Soemarno. Pakar ekonomi politik Fuad Bawazier menilai tidak ada yang istimewa atau terobosan luar biasa dari seorang Rini Soemarno selama memimpin Kementerian BUMN.

“Belum kelihatan, yang menonjol apa ya belum ada. Belum ada prestasi,” cetus Fuad, Senin (29/6/2015).

Menurutnya, sejauh ini justru yang menjadi sorotan publik di Kementerian BUMN hanyalah soal pengangkatan komisaris dan direksi yang memiliki latar belakang politisi. “Karena ada beberapa orang yang dinilai tidak mumpuni. Cenderung politisasi. Jadi. menurut saya belum ada prestasinya,” ucap mantan Menteri Keuangan era Orde baru itu.

Hal senada disampaikan pengamat ekonomi politik AEPI, Salamudin Daeng. Dia menyarankan agar Kementerian BUMN lebih terbuka soal penggunaan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp72 triliun sejumlah perusahaan plat merah yang menerimanya.?

?”Bicaralah apa programnya, apa rencananya BUMN setelah mendapat penyertaan modal dari DPR? Uang negara sebesar Rp72 triliun mau diapakan? Target-target dia apa terhadap BUMN? Jangan diam saja, jangan bergerak seperti tidak kelihatan. Itu kan seperti mafia,” kritiknya.