Rencana Penataan Sriwedari Solo, Gibran Tegaskan Tak Libatkan BUMN!

Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan tidak melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN dalam rencana penataan dan pembangunan kawasan Sriwedari menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).

Sumber dana penataan dan pembangunan tetap akan menggunakan kucuran dari program corporate social responsibility (CSR) tapi bukan BUMN. “Ndak ada BUMN kok. Yang bilang BUMN siapa? Ora, nanti kita carikan yang aman. CSR,” ujarnya saat diwawancarai wartawan seusai konferensi pers membahas kawasan Sriwedari di Balai Kota Solo, Jumat (24/12/2021).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Ihwal dimulainya penataan dan pembangunan kawasan Sriwedari menurut Gibran diupayakan pada tahun depan. “Iya [tahun 2022], kita usahakan. Tapi bukan BUMN ya [sumber dananya]. Aman, aman, kabeh aman,” tegasnya.

Baca Juga: Wow! Akan Dibangun Museum Wayang Orang & Teater Modern di Sriwedari

Pernyataan Gibran berbeda dengan yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Solo, Suharsono, saat diwawancarai wartawan, Rabu (22/12/2021) lalu. Saat itu Suharsono menyebut sumber dana penataan kawasan Sriwedari Solo menggunakan dana CSR BUMN. Hanya saat itu ia tidak menyebut BUMN mana saja yang akan terlibat.

Seperti diberitakan, rencana penataan kawasan Sriwedari dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Solo dan Kabag Hukum Pemkot Solo serta pemangku kepentingan di wilayah Laweyan. Suharsono mengatakan bersama Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, sudah bertemu Gibran dan Wawali Solo, Teguh Prakosa, membahas tanah Sriwedari.

Upaya Kasasi

Komisi I DPRD Solo kemudian menggelar rapat kerja dengan lurah dan pengurus LPMK se-Laweyan untuk menindaklanjuti pertemuan itu. Hadir juga Camat Laweyan, Endang Sabar W.

Baca Juga: Rudy Dukung Gibran Tata dan Bangun Kawasan Sriwedari Solo

Suharsono menjelaskan dalam pertemuan dengan Gibran dan Teguh disepakati untuk melakukan upaya kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jateng terkait sengketa terakhir. Tapi di luar upaya hukum itu akan diambil langkah-langkah kongkret persoalan tanah Sriwedari.

“Tahun depan segera dibangun beberapa tempat di Sriwedari, di antaranya Segaran, kemudian juga akan dibangun semacam bonbin, tapi untuk kebun binatang dengan satwa jinak, seperti burung, onta, kijang dan sebagainya,” ungkap politikus PDIP itu.

Disinggung dari mana sumber dana CSR itu, menurut Suharsono dari sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Tapi BUMN mana saja yang akan memberikan dana CSR dan besarannya, politikus mantan anggota KPU Solo itu mengaku tak tahu.

“Saya riilnya tidak tahu. Tapi dari yang kemarin didiskusikan, dari beberapa BUMN, tapi tidak detail dari mana saja, ya mungkin dari Pertamina, PLN, Telkom, kita enggak tahu. Tapi dari BUMN. [Nilainya] Belum, yang tahu eksekutif lah,” urainya.