Rekayasa Sosial dan Ubah Laku

Solopos.com, SOLO -- Pada saat pulang kampung di Pekalongan, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, saya salat Jumat di sebuah masjid megah. Saat itu saya agak waswas. Di masjid itu saya tergolong dobel minoritas. Pertama, saya memakai celana panjang, padahal hampir seluruh orang di masjid itu memakai sarung. Mungkin yang mengenakan celana panjang tak lebih dari jumlah jari dua tangan saya.

Bisa dipastikan mereka ini adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan lalu mampir salat. Untung saja saya memakai peci. Kalau lupa tak pakai peci, saya makin ngeper karena saltum alias salah kostum. Kedua, saya memakai masker, sementara mayoritas orang di masjid itu tak mengenakannya. Tak banyak yang memakai masker. Karena itulah, saya memilih salat di emperan masjid.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Di dalam masjid tak ada jarak antara satu orang dan orang lainnya, padahal protokol kesehatan di tempat ibadah salah satunya adalah menjaga jarak. Di sana seakan-akan tidak ada pandemi. Orang biasa bercengkerama, berdekatan, mengabaikan penjagaan jarak. Tanpa masker juga. Warung-warung ramai. Jalanan ramai. Yang memakai masker biasanya tentara, polisi, dan aparatur sipil negara.

Warga biasa tak banyak yang menyadari pentingnya memakai masker. Apakah di sana tidak ada kasus? Ya, ada. Apakah mereka tak takut? Jawabannya ”tidak takut”. Buktinya mereka mengabaikan protokol kesehatan. Saya sempat mengobrol dengan teman lama, Akhib, yang membuka warung gulai dengkil atau gulai kaki kambing di Buaran, Kabupaten Pekalongan. Saya tetap bermasker, dia blong-blongan.

Terpaksalah saya menjaga jarak aman. Dia bilang orang-orang tidak peduli ada pandemi Covid-19. Warung makan yang dia kelola tetap ramai seperti tak ada Covid-19. Ada sih imbauan menerapkan protokol kesehatan, tetapi seperti masuk telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Tentu saja yang saya ceritakan itu tidak menggambarkan masyarakat Indonesia secara umum. Kampanye soal protokol kesehatan masif dilakukan untuk mengubah kebiasaan.

Orang dipaksa menjalani rutinitas saat keluar rumah, yaitu memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer yang biasa disebut 3M. Saat bertemu teman saling sapa dan bertanya,”Bagaimana kabarnya? Sehat kan?” Jabat tangan diganti namaste ditambah ucapan ”salam sehat”. Soal perubahan perilaku ini, satuan tugas Covid-19 beberapa waktu lalu melaporkan hasil survei tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali dan PPKM mikro.

Laman Covid19.go.id memperlihatkan peta zonasi tingkat kepatuhan di atas 60%. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut kabupaten/kota yang warganya patuh memakai masker melebihi 75% atau sebanyak 284 kabupaten/kota. Masih ada 99 kabupaten/kota dengan kepatuhan 61% hingga 75%. Dan ada 71 kabupaten/kota yang tingkat kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan kurang dari 60%.

Sedangkan soal menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, tingkat kepatuhan melebihi 75% ada di 275 kabupaten/kota, 105 kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan 61% hingga 75%, dan 74 kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan di bawah 60%. Berbicara soal Ubah Laku, ini istilah yang dipakai oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, saya teringat buku karya Jalaluddin Rakhmat. Dia ahli ilmu komunikasi, cendekiawan muslim, dan belakangan terjun ke dunia politik praktis.

Dua buku yang terkenal adalah Psikologi Komunikasi dan Islam Aktual. Kang Jalal, demikian dia biasa disapa, meninggal dunia pada 15 Februari 2021. Buku yang saya maksud itu berjudul Rekayasa Sosial yang isinya kumpulan ceramah soal perubahan di masyarakat. Ada dua jenis perubahan, yang direncanakan (planned change) dan yang tak direncanakan (unplanned change).

Pandemi adalah situasi yang tidak direncanakan. Tidak ada desain untuk membuat pandemic, kecuali bagi pengikut teori konspirasi yang menganggap pandemi itu didesain. Upaya pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19 merupakan sebuah langkah yang direncanakan (planned change). Istilah lainnya perubahan sosial. Kang Jalal menggunakan istilah rekayasa sosial atau social engineering.

Pemerintah membikin kebijakan ini dan itu, membuat aturan, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan lain-lain. Semua itu didesain untuk mencegah kasus semakin banyak dan menyebar. Lalu, protokol kesehatan dikampanyekan secara masif  untuk mengubah perilaku masyarakat. Bahkan, pemerintah daerah memberi sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Ada yang disuruh push-up, menyanyi lagu  Indonesia Raya, membersihkan sungai, tak boleh berjualan bagi pedagang pasar, hingga denda.

Semua itu  bertujuan mengubah kebiasaan masyarakat. Apakah perubahan yang direncanakan itu selalu berhasil? Tidak juga. Kadang-kadang sebuah rencana tidak terealisasi. Bagi Kang Jalal, sebuah perubahan di masyarakat itu tergantung pada ide atau gagasan. Di samping itu, sebuah perubahan tergantung pada tokoh yang menggerakkan maupun organisasi yang terlibat dalam perubahan itu. Ide atau gagasan ini tergolong yang utama. Yang ditawarkan perubahan dari apa ke apa? Dari buruk ke baik? Dari merah ke hijau?

Pasti dalam perubahan itu ada nilai-nilai yang ditawarkan kepada masyarakat. Jika memang bagus, ide perubahan itu akan dijalankan. Dalam komunikasi ada yang disebut strategi komunikasi, misalnya dalam urusan jual beli barang yang bagus tidak cukup jadi jaminan akan laku. Perlu ada riset pasar siapa yang disasar, demografinya, dan sebagainya. Pemasaran harus menggunakan medium atau sarana yang tepat. Kalau perlu, menggunakan influencer yang punya banyak penggemar. Tentu semua itu butuh perencanaan, waktu, dan biaya yang tidak sedikit.

Semua faktor itu diintegrasikan menjadi sebuah strategi komunikasi yang jitu. Dalam praktik, kadang-kadang rencana dan realisasi itu tidak seiring sejalan gara-gara ada satu atau dua faktor yang tidak berjalan. Dalam penanganan Covid-19, pemerintah berkali-kali berganti strategi karena tak mampu menurunkan angka kasus. Ada PSBB, lalu PPKM, disusul PPKM mikro. Lockdown tak menjadi pilihan pemerintah.

Tidak Mudah

Kebijakan dalam penanganan Covid-19 ini sampai membuat Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto lalu mengangkat Budi Gunadi Sadikin sebagai penggantinya.  Struktur tim penanganan Covid-19 juga berubah. Kang Jalal dalam buku yang sama menyebut ada kepribadian manusia yang menghambat perubahan sosial. Kang Jalal menyebut sebagai kepribadian homo sovieticus, orang-orang yang berasal dari Soviet, negara yang sudah bubar itu.

Kalau di Indonesia, Kang Jalal membuat analogi dengan istilah homo orbaicus, orang yang hidup pada zaman Orba alias Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, antara ucapan dan tindakan pejabat biasa berbeda. Sebagai contoh, apabila ada kasus kelaparan di sebuah daerah, pejabat menyatakan, “Tidak ada kelaparan, yang ada adalah rawan pangan.” Berarti yang terjadi sebenarnya adalah kelaparan.  Ada eufimisme dalam berbahasa.

Jika ada kerusuhan, pejabat menyatakan,”Semua sudah terkendali.” Yang terjadi sebenarnya adalah kebalikan dari ucapan itu. Orang tak mudah percaya omongan pejabat, apalagi saat pejabat mengajak rakyat hidup sederhana padahal dirinya mengendarai mobil mewah, memakai jam tangan mahal, menggunakan tas mahal, dan menggunakan barang-barang lain yang harganya susah dijangkau rakyat kebanyakan.

Dalam penanganan Covid-19, ada juga hambatan dari orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya, dalam kampanye vaksinasi, niatnya menggandeng influencer yang memiliki followers bejibun agar menyasar lebih banyak orang. Ternyata selebritas yang dipilih malah berpesta seusai divaksin tanpa mematuhi protokol kesehatan. Ambyar sudah strategi yang dirancang. Ada juga pernyataan blunder pejabat  yang kontraproduktif dengan pencegahan Covid-19. Pada Selasa (2/3/2021) lalu tepat satu tahun virus  corona mengobrak-abrik Indonesia. Kita masih ingat pernyataan pejabat soal virus itu tahun lalu.

Ada yang tak percaya ada Covid-19 di Indonesia hingga guyongan menganggap virus itu sulit masuk Indonesia karena ”perizinannya sulit” lalu kebijakan yang mengutamakan ekonomi daripada kesehatan. Dan masih banyak lagi blunder yang dilakukan oleh pejabat. Pejabat saja demikian, apalagi warga. Ada yang abai dan tak peduli. Ada yang tidak percaya Covid-19 dan menganggapnya konspirasi atau hoaks. Malah ada yang resisten terhadap kebijakan pemerintah. Kesimpulannya hanya satu, tidak mudah untuk berubah.