[ X ] CLOSE

Realisasi program badan usaha milik masyarakat dipertanyakan

Realisasi program badan usaha milik masyarakat dipertanyakan
SOLOPOS.COM - Solopos Digital Media - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solo (Solopos.com) – Kalangan dunia usaha mempertanyakan realisasi program Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) yang pernah diwacanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Walikota, Joko Widodo (Jokowi) tahun 2010 silam. Kendati sudah banyak embrio yang bisa diintegrasikan menjadi sebuah BUMM, tapi secara konsep dan teknis pembentukan BUMM yang sering didengungkan Walikota belum juga ada realisasi.

Ketua Forum Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) Solo, David R Wijaya, saat ditemui wartawan, Jumat (25/11/2011), menyampaikan konsep BUMM yang diinginkan Pemkot saat ini belum jelas. Padahal, BUMM itu sebenarnya sudah banyak dinanti kalangan klaster di beberapa kampung di Kota Solo.

Sing dikarepke piye, bentuknya atau badan hukumnya nanti mau seperti apa, apakah perseroan terbatas (PT) atau koperasi juga sampai saat ini belum ada tindaklanjut lagi,” kata David. FEDEP sendiri, lanjut dia, punya gambaran bahwa pemberdayaan klaster di Solo nanti akan diintegrasikan untuk menjadi sebuah BUMM.

Seperti diketahui, FEDEP adalah salah satu forum pengembangan ekonomi daerah dan sumber daya manusia melalui pemberdayaan klaster. Tujuan utamanya, mengurangi angka pengangguran. Setelah tiga tahun dibentuk di Solo, Fedep sudah menggarap enam klaster yakni klaster kampung batik di Laweyan dan Kauman, klaster sangkar burung, klaster shuttlecock, klaster mebel Ngemplak dan klaster limbah koran Kadipiro. “Tidak hanya garap klaster, kami juga sudah menyampaikan kepada Pemkot terkait rencana induk pariwisata daerah (Ripda).”

Di FEDEP, lanjut David, tidak hanya terdiri dari unsur dunia usaha. Tapi, ada juga dari birokrasi dan akademisi. “Kepada birokrat ini nanti akan kami sampaikan dan kami tanyakan bagaimana kelanjutan rencana BUMM itu. Karena, klaster yang sudah kami identifikasi potensi dan prospeknya, bisa segera menjadi BUMM asal konsep dan kajian BUMM yang diinginkan Pemkot itu ada.”

Sementara itu, Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solo, Sukriyah, menyampaikan kajian pembentukan BUMM saat ini belum dilakukan. “Kami perlu banyak masukan dari stakeholders terkait terutama mengenai konsep. Kami juga harus mengundang pakar,” kata Sutriyah, yang juga anggota FEDEP Solo.

Ia mengatakan, tahun 2010 Pemkot sudah mendapatkan dan hibah dari bagi hasil cukai yang disampaikan ke tingkat RT. “Setelah kami identifikasi, penggunaan dana tersebut sudah sesuai dan bisa sebagai embrio BUMM di tingkat masyarakat nantinya.”

haw



Berita Terkait
    Promo & Events
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago