Realisasi PPKM Mikro di Wonogiri Tak Bisa Full 14 Hari, Kenapa?

Solopos.com, WONOGIRI — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat  atau PPKM berskala mikro di Wonogiri tak bisa dijalankan selama 14 hari penuh sesuai masa berlaku, 9-22 Februari. Itu karena pekan ini desa-desa masih dalam tahap menyiapkan komponen yang dibutuhkan, seperti me-refocusing anggaran, mendirikan pos jaga, koordinasi, dan sejenisnya.

Realisasi kegiatan secara efektif diprediksi baru bisa mulai pekan depan. Penanggulangan wabah Covid-19 dalam PPKM mikro dinilai tak jauh berbeda dibanding aktivitas di hari biasa. Hal yang membedakan terkait hal teknis, seperti penganggaran, pendirian pos jaga desa, dan ruang lingkup konsentrasi kegiatan.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Informasi yang dihimpun Solopos.com pada hari pertama PPKM mikro, Selasa (9/2/2021), desa-desa di Wonogiri belum mengetahui aturan teknisnya, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Mereka seperti Kepala Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Hartono dan Kepala Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Karsanto.

Baca Juga: Sudah Vaksinasi Tahap I, 15 Nakes Ponorogo Terpapar Covid-19 

Regulasi dari pusat hingga daerah baru diterima pada sore. Keesokan harinya, Rabu (10/2/2021), pemerintah desa baru mulai bergerak, seperti menyiapkan anggaran minimal 8 persen dari dana desa 2021 dengan cara me-refocusing APB desa.

Setelah itu pemerintah desa menyiapkan keperluan lain. Sesuai amanat, pemerintah desa harus mendirikan pos jaga, menyiapkan sarana pencegahan penularan Covid-19, memetakan zonasi tingkat rukun tetangga atau RT berdasar jumlah kasus, dan lainnya. Hingga Jumat (12/2/2021) proses tersebut belum rampung.

Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Jatisrono, Marsih, kepada Solopos.com, Jumat, mengatakan pihaknya menyosialisasikan PPKM mikro kepada warga, Kamis (11/2/2021). Setelah itu dia akan membuat surat keputusan mengenai PPKM mikro di Tanggulangin dan pembentukan pos jaga desa. Dia menargetkan PPKM mikro di desanya bisa dijalankan secara efektif pekan depan.

Zona Covid-19

Marsih menginformasikan Tanggulangin terdapat 14 RT yang tersebar di empat dusun. Jumlah penduduk tercatat 3.100 jiwa. Pada Jumat seluruh RT berzona hijau atau tidak ada kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Penentuan ini berdasar instruksi Menteri Dalam Negeri. Namun, sebelumnya di desa tersebut ada warga yang terkonfirmasi positif. Bahkan, ada dari mereka yang akhirnya meninggal dunia.

“Saat ada kasus terkonfirmasi positif, warga sekitar yang dikoordinatori ketua RT langsung mengambil langkah pencegahan penularan Covid-19. Gotong royong menyemprot lingkungan dengan disinfektan misalnya. Warga juga membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga yang menjalani karantina mandiri. Warga melaksanakannya secara alamiah. Tanpa diberi komando pun warga bersama-sama membantu warga yang karantina,” kata Marsih saat dihubungi.

Dia menilai penanganan dan pencegahan Covid-19 di tingkat RT hingga desa pada hari normal dibanding selama PPKM mikro tak jauh berbeda. Hal yang membedakan adalah ruang lingkup PPKM mikro lebih sempit, yakni tingkat RT. Dengan begitu sosialisasi dan pembinaan warga diharapkan bakal lebih mengena. Lantaran akan mendapat sosialiasasi yang intensif, warga diharapkan menjadi lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Baca Juga: Waduh! Tersangka Pembunuhan Rembang, Tenggak Racun Serangga

“Hal lainn yang membedakan adalah soal anggaran. Anggaran PPKM mikro minimal 8 persen dari dana desa. Anggaran PPKM Mikro Tanggulangin lebih kurang Rp70 juta. Sebelumnya anggaran penanganan Covid-19 di APB desa kami Rp10 juta. Jadi, masih kurang Rp60 juta. Karena itu kami harus me-refocusing APB desa,” ujar Marsih.

Terpisah, Kepala Desa Ngroto, Kecamatan Kismantoro, Wagiman, mengatakan pihaknya masih akan mendirikan pos jaga desa di kompleks kantor desa. Setelah PPKM mikro usai pos tersebut akan dijadikan pos keamanan tingkat desa. Sementara, anggaran PPKM mikro di desanya lebih kurang Rp76 juta.