Ratusan Perangkat Desa Klaten Nglurug ke Jakarta Tagih Janji Presiden

Ratusan perangkat desa Klaten berangkat ke Jakarta ikut aksi damai.

Solopos.com, KLATEN — Ratusan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Klaten berangkat ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017). Mereka akan mengikuti aksi menuntut janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama perangkat desa dari seluruh Indonesia.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sebelum berangkat, mereka berkumpul di Pemkab Klaten. Sekitar 726 orang berangkat mengikuti aksi tersebut menumpang 19 bus. Para perangkat desa itu merupakan perwakilan dari 391 desa.

Mereka bakal bergabung dengan anggota PPDI seluruh Indonesia menggelar aksi di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua I PPDI Klaten, Budi Wibowo, mengatakan aksi bertajuk silaturahmi akbar damai itu berdasarkan hasil dari beberapa rapat koordinasi nasional (rakornas) PPDI.

Aksi dilakukan lantaran sudah beberapa kali PPDI menanyakan janji Presiden namun tak ada kejelasan. Presiden Jokowi pernah menjanjikan akan mengangkat perangkat desa menjadi aparatur sipil negara (ASN). Janji itu disampaikan presiden saat masa kampanye Pilpres beberapa tahun lalu.

“Janjinya Pak Jokowi untuk perangkat desa seluruh Indonesia diangkat jadi ASN secara bertahap. Makanya kami minta kejelasan,” ungkap dia.

Selain menagih janji pengangkatan ASN, perangkat desa menuntut peningkatan kesejahteraan. Peningkatan itu seperti kesetaraan gaji perangkat desa secara nasional, pemihakan asuransi kesehatan, dan tunjangan purnatugas.

“Kalau sudah pensiun ya sudah tidak ada harganya lagi, selesai,” kata dia.

Asuransi kesehatan selama ini sebagian masih ditanggung secara mandiri para perangkat desa. Bowo menjelaskan formulasi pembayaran premi asuran kesehatan perangkat desa yakni 60 persen ditanggung alokasi dana desa (ADD) dan 40 persen ditanggung sendiri.

Soal gaji perangkat desa, Bowo menjelaskan selama ini gaji berupa penghasilan tetap (siltap) berasal dari ADD dengan nominal beragam tergantung kemampuan masing-masing desa. “Di Klaten itu nilai siltap yang diterima perangkat desa berbeda. Misalnya di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes. Jika perangkat desa lainnya menerima siltap Rp1,8 juta/bulan, perangkat desa di Jimbung hanya menerima siltap sekitar Rp1,3 juta itu karena memang jumlah perangkatnya banyak, 23 orang. Harapan kami ada penyetaraan siltap,” ungkapnya.

Bowo mengatakan aksi silaturahmi damai dilakukan pada Selasa (24/10/2017). Ratusan perangkat desa asal Klaten tersebut dijadwalkan tiba kembali ke Kabupaten Bersinar pada Rabu (25/10/2017) pagi.

Soal pelayanan kepada masyarakat, Bowo memastikan pelayanan di desa tetap berjalan meski ratusan perangkat desa ke Jakarta. “Kami sudah membuat surat pemberitahuan ke pemkab dan camat. Untuk perangkat desa yang ikut ini minimal setiap desa ada satu orang dan maksimal tiga orang sehingga pelayanan tidak terganggu,” kata perangkat Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, itu.

Ketua II PPDI Klaten, Agus Syabani, mengatakan sudah selayaknya perangkat desa mendapat apresiasi menjadi ASN. “Selama ini status perangkat desa belum jelas. Padahal selama 24 jam kami melayani masyarakat,” kata Agus yang merupakan perangkat Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Edy Hartanto, mengatakan kewenangan mengangkat para perangkat desa menjadi ASN berada di pemerintah pusat. “Untuk menjadi ASN itu tentu ada mekanisme sendiri dan telaah-telaah. Kewenangannya berada di pusat. Soal dana desa, itu melihat potensi masing-masing desa,” urai dia.