SOLOPOS.COM - ilustrasi bantuan sosial tunai. (Solopos/Dok)

Solopos.com, KLATEN — Sedikitnya 250 keluarga penerima manfaat (KPM) di Klaten diusulkan segera dinonaktifkan dari program keluarga harapan (PKH). Gara-garanya, ratusan KPM tersebut dinilai telah mampu secara ekonomi sehingga tak lagi membutuhkan bantuan.

Koordinator Pendamping PKH Klaten, Theo Markis, mengatakan pendamping PKH di Kabupaten Bersinar telah menggencarkan bidik graduasi, dalam dua bulan terakhir. Bidik graduasi dilakukan guna mengedukasi KPM yang dianggap mampu secara ekonomi agar bersedia mundur dari kepesertaan PKH. Total KPM di Klaten hingga sekarang masih mencapai 61.098 KPM.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Dalam dua bulan terakhir, kami juga melakukan bidik graduasi. Dalam kegiatan ini, kami mengusulkan penonaktifan peserta karena dirasa sudah mampu,” katanya saat ditemui wartawan di Karang, Kecamatan Delanggu, Sabtu (16/10/2021).

Baca Juga: Hari Pangan Sedunia, Perpadi Bagikan Beras Gratis ke Warga Delanggu

Theo Markis mengatakan pengamatan terhadap KPM dilakukan secara teliti dan hati-hati. KPM yang diusulkan agar segera dinonaktifkan biasanya didasarkan pada kepemilikan aset yang dimiliki masing-masing KPM.

“Di antara 250 KPM [yang masuk dalam bidik graduasi] itu ada juga KPM yang punya mobil atau rumahnya lantai II. Hal seperti itu juga sudah menjadi rasanan tonggo. Itu menjadi salah satu tolok ukurnya. Kami pun harus menyertakan bukti-bukti [berupa foto kepemilikan aset] saat mengusulkan penonaktifan kepesertaan program PKH ke pusat,” katanya.

Theo Markis mengatakan program bidik graduasi menjadi salah satu metode guna mengedukasi KPM agar muncul kesadaran dari para KPM yang dinilai sudah mampu. Bidik graduasi akan terus dilakukan ke depan.

“Selama ini, total KPM yang ter-graduasi di Klaten mencapai 2.592 KPM. Rinciannya, sebanyak 1.840 masuk graduasi alami dan 752 masuk dalam graduasi sejahtera mandiri,” katanya.

Baca Juga: Kisah Beras Delanggu yang Kini Tinggal Nama

Wakil Bupati (Wabup) Klaten, Yoga Hardaya, mengatakan mayoritas warga di Klaten yang tergolong warga miskin berasal dari kalangan petani penggarap alias buruh tani.

Di antara upaya yang dilakukan guna menekan angka kemiskinan, yakni mendukung terbentuknya ketahanan pangan yang ditujukan peningkatan pendapatan masyarakat agar mampu mandiri dan selalu berinovasi.

“Angka kemiskinan di Klaten masih dua digit. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Perlu penanganan dan perhatian bersama,” kata Yoga Hardaya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya