RASKIN JATIM : Penyaluran Raskin di Jatim Tak Optimal, Mengapa?
Solopos.com|jatim

RASKIN JATIM : Penyaluran Raskin di Jatim Tak Optimal, Mengapa?

Raskin Jatim tak optimal tersalurkan, mengapa?

Solopos.com, SURABAYA — Penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di Jatim tidak optimal. Perum Bulog (Persero) Divisi Regional Jawa Timur melaporkan penyaluran raskin hingga pertengahan Mei 2015 ini baru mencapai 70% dari target 214.310 ton sampai dengan akhir bulan ini.

Penyaluran raskin periode 2015 di provinsi tersebut telah berlangsung sejak Februari dengan batas akhir 31 Mei. Namun, hingga paruh bulan Mei 2015 ini, Bulog Jatim baru mendistribusikan sekitar 167.000 ton.

Kepala Bulog Divre Jatim Witono menjelaskan total kuota raskin 2015 yang digelontorkan untuk wilayah kerjanya sama seperti tahun 2014 lalu. Akan tetapi, setiap pemerintah kabupaten/kota berhak untuk mengatur distribusinya sesuai data terbaru dari hasil verifikasi.

“Perincian [kuotanya], untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat [RTSPM] adalah sebanyak 2.857.469 KK, dengan pagu raskin sejumlah total 514.344 ton/tahun atau setara 42.862.035 kg/bulan,” jelasnya, Senin (18/5/2015).

Verifikasi Ulang
Kahumas Bulog Divre Jatim Julia Hermawati mengakui penyaluran raskin di Jatim sampai dengan pertengahan Mei memang belum optimal. Salah satunya disebabkan oleh adanya verifikasi ulang data RTSPM yang dilakukan masing-masing pemkab/pemkot.

Bagaimanapun, jelas dia, tren penyaluran raskin setiap awal tahun memang hampir selalu tidak optimal. “Itu biasa terjadi karena data RTSPM raskin itu memakai acuan dari BPS. Jadi, perlu diverifikasi karena setiap tahun data kependudukan selalu berubah.”

Faktor lain pemicu distribusi raskin yang tidak optimal adalah keterlambatan inisiasi penyaluran yang baru dimulai Februari, bukan Januari. Menurut Julia, keterlambatan itu diakibatkan gonjang-ganjing rencana pemerintah untuk mengganti raskin dengan e-money.

Baru setelah ada kepastian dari pemerintah pusat bahwa sistem e-money belum akan diberlakukan tahun ini, Bulog Jatim bisa bergerak untuk kembali mengebut penyaluran raskin. “Ini membuat kami berupaya semaksimal mungkin menyalurkan [raskin] lebih cepat.”

Tahun lalu, serapan raskin Jatim diklaim mencapai 100% dari pagu 514.344 ton. Jatah itu diterima oleh 2.857.469 RTSPM di 8.506 desa. Stok beras Bulog Jatim tahun lalu mencapai 1,1 juta ton, yang mana 67,4% telah terserap dan menyisakan sisa 451.208 ton awal tahun ini.

Masih Dibutuhkan
Pada perkembangan lain, Bulog Jatim berpendapat keberadaan raskin masih sangat dibutuhkan oleh provinsi tersebut. Sebab, stok fisik beras untuk kebutuhan masyarakat miskin adalah media Bulog untuk menjamin kesejahteraan petani kecil di Jatim.

“Raskin ini bukan hanya soal menyerahkan beras ke keluarga miskin, tapi juga berdampak pada tingkat kesejahteraan petani. Selama ini, kami menyerap beras petani dalam jumlah besar karena adanya program raskin dan juga untuk buffer stock beras,” tutur Julia.

Dengan demikian, lanjutnya, jika program raskin dipertahankan, semakin banyak petani yang dilindungi harganya saat panen raya karena terjamin serapannya oleh Bulog. Sebaliknya, jika raskin diganti e-money Bulog tidak punya wewenang lagi untuk mengamankan beras petani.

Kepala Bagian Ekonomi dan UMKM Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Imam Hidayat mengatakan untuk penyaluran tahun ini, Pemerintah Provinsi Jatim telah menggelar sosialisasi sebelum pemerintah pusat memberi komando.

“Dengan adanya raskin ini, impitan beban masyarakat [berpendapatan kecil] bisa berkurang. Sebab, 30% dari total belanja masyarakat di Jawa Timur adalah untuk sektor kebutuhan pokok,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dilansir Setdaprov Jatim.

Pandangan Negatif
Pakar pangan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Suyanto sebelumnya melaporkan 97,08% RTS-PM di Jatim berpandangan negatif terhadap wacana penggantian raskin menjadi e-money.

Menurutnya, masalah raskin yang tidak tepat sasaran bukan disebabkan oleh pelaksana program, tapi akibat basis data terpadu RTS yang tidak akurat. Untuk itu, yang perlu dibenahi adalah BDT yang dilansir oleh TNP2K hasil PPLS 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia berkata sebelum menggulirkan program e-money sebagai pengganti raskin, pemerintah melalui kementerian terkait perlu melakukan kajian mendalam terkait dampaknya terhadap potensi peningkatan kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, dan kesejahteraan petani.

“Jika pemerintah ngotot menggantikan raskin dengan e-money, maka dapat dicoba pilot project di daerah-daerah sekitar gudang Bulog agar mudah menukar voucher e-money dengan beras. Lalu, harus ada perbaikan gradual di segala lini,” jelas Suyanto.

Total subsidi raskin yang disediakan pemerintah tahun ini mencapai Rp18,93 triliun. Pemerintah menjamin program raskin masih dijalankan pada 2015, meski dalam 3 bulan pertama pelaksanaannya dievaluasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Close Video
Promo & Events
Baca Juga
View All
Berita Terpopuler
Indeks
Berita Terkini
Indeks

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago