Rakorwil DJPB DIY dan KPPN Bahas 2 Isu Utama

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) DIY menyelenggarakan Rakorwil

 
Harianjogja.com, JOGJA– Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) DIY menyelenggarakan Rakorwil bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kegiatan yang digelar Jumat-Sabtu, (23 – 24/3/2018) ini dalam rangka mewujudkan sinergi dan konsolidasi dalam pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan anggaran pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Kepala Kanwil DJPb DIY Ludiro menjelaskan Rapat Koordinasi Wilayah ini merupakan agenda rutin tahunan yang merupakan bentuk komitmen Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY dan Jajarannya terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan kualitas SDM di lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY.

Ia menyebutkan ada dua isu utama yang dibahas dalam Rakorwil kali ini, yaitu Implementasi Value for Money untuk APBN dan Green-Office.

Dalam sambutannya, ia mengungkapkan implementasi konsep Value for Money bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas.

“Diperlukan pengelolaan APBN secara ekonomis, efektif, dan efisien sehingga dapat menghasilkan output, outcome, dan impact yang optimal,” katanya.

Salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu melalui perbaikan struktur belanja, sehingga Kementerian/Lembaga tidak hanya fokus dalam memaksimalkan penyerapan anggaran tapi bagaimana mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Sejalan dengan penerapan konsep Value for Money, Ditjen Perbendaharaan menerapkan Perbendaharaan Go Green. Implementasi Green-Office ini antara lain melalui penghematan penggunaaan listrik, air, dan ATK, manajemen sampah yang lebih baik, penciptaan lingkungan kantor yang nyaman, serta diharapkan minimal satu orang menanam satu pohon.

Program semacam ini menunjukkan bahwa Ditjen Perbendaharaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target-target kerja yang diemban, tetapi juga menunjukkan perhatian kepada aspek penunjang kualitas kinerja aparatur, serta mewujudkan upaya nyata untuk penghematan demi meningkatkan efisiensi belanja pemerintah.