top ear
Penyerahan Plakat dan Piagam Menteri Keuangan oleh kepala KPPN Klaten kepada Bupati Boyolali Seno Samodro.(Istimewa)
  • SOLOPOS.COM
    Penyerahan Plakat dan Piagam Menteri Keuangan oleh kepala KPPN Klaten kepada Bupati Boyolali Seno Samodro.(Istimewa)

Raih Opini WTP 9 dan 2 Kali, Boyolali dan Klaten Terima Plakat dan Piagam Menkeu

Prestasi membanggakan dalam hal laporan keuangan diraih Pemkab Boyolali dan Pemkab Klaten.
Diterbitkan Kamis, 15/10/2020 - 21:00 WIB
oleh Solopos.com/BC
2 menit baca

Solopos.com, KLATEN – Prestasi membanggakan dalam hal laporan keuangan diraih Pemkab Boyolali dan Pemkab Klaten. Keduanya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas prestasi tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) menganugerahkan plakat dan piagam.

Pemkab Boyolali mampu mengukir prestasi dengan meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019. Sehingga Pemkab Boyolali meraih prestasi WTP selama 9 tahun berturut-turut. Penyerahan plakat dan piagam dari Menkeu dilakukan Kepala KPPN Klaten Taufiq Widyantoro kepada Bupati Boyolali Seno Samudra.

Dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, penyerahan pada Kamis (15/10/2020), dihadiri oleh Sekda Masruri, kepala BPKAD Boni Fasiobandung dan media massa. Taufiq Widyantoro mengapresisi prestasi yang fenomenal ini.

“Selain opini WTP kami sampaikan apresiasi juga, atas prestasi Pemkab Boyolali sebagai pemkab tercepat dalam menyalurkan DAK Fisik di tahun ini. Juga sebagai pemkab pertama yang sukses menyalurkan realisasi Dana Desa 100 persen,” jelas Taufiq Widyantoro.

Target PTSL 2020 Boyolali Sebanyak 10.000 Bidang Tanah Tercapai

WTP Tingkat Desa

Sementara dalam kesempatan itu, Seno Samodra menyampaikan rasa syukur atas raihan opini WTP. Pihaknya bertekad untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. Menurut dia, Pemkab Boyolali selain konsisten melaksanakan sistem Non Cash Transaction (NCT) juga menginisiasi banyak program yang dapat memotivasi pegawai pemkab dan masyarakat.

Penyerahan Piagam Menteri Keuangan oleh Kepala KPPN Klaten Taufiq Widyanyoro kepada Pjs. Bupati Klaten Sujarwanto Dwiatmoko. (Istimewa)

Hal ini didukung dengan membangun sistem tata kelola yang semakin baik dan modern. Bahkan lanjut Seno, di tingkat desa saat ini telah dilaksanakan audit keuangan desa oleh Inspektorat daerah. Dengan kriterianya mengadopsi opini audit oleh BPK yang dapat menghasilkan opini WTP.

“Kepada Desa yang memperoleh opini WTP disediakan dana stimulan Rp1 miliar. Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak PBB. Kepada desa atau wajib pajak yang melunasi tepat waktu diikutkan dalam undian apresiasi dengan hadiah berupa rumah, sepeda motor dan televisi,” kata Seno.

Bisnis Terdampak Covid-19, BUM Desa Ponggok Klaten Siap Jual Aset

Tak hanya itu, Seno Samodra meyakini tata kelola keuangan dan asset yang professional akan memberikan dampak yang sangat baik untuk kemajuan masyarakat.

Sementara itu, penyerahan piagam dari Menkeu untuk Pemkab Klaten diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Klaten Taufiq Widyaboro kepada Pjs Bupati Klaten Sujarwanto Dwiatmoko. Penyerahan piagam atas prestasi opini WTP dua kali berturut-turut itu dilaksanakan di rumah dinas bupati.

Besok, Pedagang Mulai Tempati Kios Baru Pasar Klewer Timur, Dimeriahkan Kirab Boyongan

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Klaten, Jaka Sawaldi, Kepala BPKAD Himawan, dan pers. Dalam kesempatan itu Sujarwanto menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Menkeu.

“Penghargaan ini memotivasi Pemkab Klaten untuk terus meningkatkan upaya membangun akuntabilitas. Kita sepakat bahwa dalam rangka memajukan Klaten harus selalu diupayakan sinergi antara berbagai pihak termasuk antara KPPN klaten sebagai representasi Kementerian Keuangan dan Pemda,” jelas Sujarwanto.


Editor : Profile Arif Fajar Setiadi
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com


berita terkait

berita terpopuler

Iklan Baris

Properti Solo & Jogja

berita terkini