Solopos.com, BOYOLALI — Pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk sembilan komoditas pertanian. Sembilan komoditas tersebut tercatat dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Boyolali, Bambang Jiyanto, menjelaskan sembilan komoditas tersebut terbagi menjadi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Tanaman pangan ada padi, jagung, dan kedelai. Tanaman hortikultura ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Tanaman perkebunan yaitu tebu rakyat, kakao, dan kopi,” ungkapnya kepada wartawan seusai menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Boyolali Tahun 2023 di Semar Resto, Senin (30/1/2023) siang.
Bambang memaparkan data petani di Boyolali ada 120.526 orang. Namun, yang memenuhi persyaratan memperoleh subsidi hanya 100.492 petani. Sisanya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi karena petani di luar sembilan komoditas tadi.
Ia juga mengatakan pupuk yang disubsidi hanya urea dan NPK. Sehingga, bagi petani yang membutuhkan pupuk selain NPK dan urea bisa memakai pupuk nonsubsidi.
Terkait pupuk subsidi, lanjut Bambang, Dispertan juga diwajibkan membuat diagonal poligon lahan pertanian. Sehingga, ketika salah satu kecamatan mengusulkan dan dinilai sangat tinggi, akan dicek dengan poligon lahan.
“Misal suatu kelompok tani yang memperoleh pupuk subsidi sekarang diwajibkan untuk membuat laporan spasial lahan. Hal tersebut agar tidak terjadi penyelewengan dan agar tidak terjadi pembengkakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Bambang mengatakan alokasi pupuk bersubsidi di Boyolali pada 2023 mengalami kenaikan untuk pupuk urea. Namun, alokasi untuk pupuk NPK turun.
“Untuk urea meningkat, kalau tahun kemarin 21.500 ton sekarang 25.000 ton. NPK turun, tahun kemarin kurang lebih 17.000 ton, sekarang hanya 16.500 ton. Tapi ya ndak usah khawatir, biasanya kalau ada perubahan-perubahan dari pemerintah pusat akan didistribusikan ke kabupaten/kota,” ungkapnya.
Bambang mengatakan dalam perkembangannya, jumlah pupuk bersubsidi akan tambah dan kurang. Sehingga, kalau dirasa sangat kurang, Kabupaten Boyolali akan mendapatkan pupuk dari daerah lain.
Ia mengatakan pada 2022 telah terjadi empat kali pergeseran pupuk. Jadi, menurutnya pada 2023 juga ada kemungkinan bergeser.
Sementara itu, PT Pupuk Indonesia mengklaim penyaluran pupuk bersubsidi di Boyolali, baik urea dan NPK mencapai 99,8 persen atau hampir 100 persen pada 2022. Namun, beberapa evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi menanti di 2023.
Account Executive (AE) PT Pupuk Indonesia Wilayah Boyolali, Gunawan, berharap dengan pencapaian tersebut dapat dipertahankan pada 2023.
“Semoga dapat dipertahankan, syukur-syukur dapat ditingkatkan lagi menjadi 100 persen pada 2023,” ujarnya kepada wartawan seusai acara Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Boyolali Tahun 2023 di Semar Resto, Senin (30/1/2023) siang.
Lebih lanjut, ia berpesan kepada seluruh stakeholder penyaluran pupuk bersubsidi untuk menyalurkan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap pengguna pupuk dapat melakukan pemupukan secara berimbang sesuai dengan dosis yang direkomendasikan.
Ia menambahkan terkait pengawasan penyaluran pupuk baik di wilayah provinsi atau kabupaten/kota terdapat tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
Gunawan mengungkapkan untuk tim KP3 di Kabupaten Boyolali ada dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Sekda, kepolisian, dan kejaksaan yang terbentuk dalam satu tim guna melakukan pengawasan.
“Kami di internal Pupuk Indonesia juga secara rutin melakukan monitoring, dalam pengawasan tersebut seperti kunjungan ke gudang produsen, distributor dan KPL [Kios Penyalur Pupuk Lengkap] secara rutin,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
