Punya Program Lawan Rentenir, TPAKD Solo dan Wonogiri Dapat Acungan Jempol

Solopos.com, SOLO — Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Solo dan Wonogiri mendapatkan apresiasi karena memiliki program layanan keuangan untuk melawan rentenir bagi pedagang.

Selain itu, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran strategis dalam keberhasilan TPAKD. Pemulihan ekonomi merupakan peluang untuk menata ulang industri terkait rantai pasok bahan baku belum jelas maupun kebutuhan impor.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal tersebut mencuat dalam rapat pleno TPAKD se-Soloraya yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Solo via Zoom Meeting di Solo, Rabu (31/3/2021). Hadir dalam rapat Kepala OJK Kota Solo, Eko Yunianto, dan tujuh TPAKD se-Soloraya.

TPKAD mendapatkan pengarahan terkait arah strategis perluasan akses keuangan dari Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edwin Nurhadi.

Baca Juga: Gencarkan Migrasi Kompor Gas ke Kompor Induksi, PLN Gandeng 10 BUMN

TPKAD juga memperoleh gambaran inklusi keuangan Jawa Tengah dari Pelaksana Harian Sekda Jawa Tengah Prasetyo Aribowo, dan potret ekonomi nasional dari Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan.

Menurut Eko, perkembangan pandemi Covid-19 yang memasuki babak vaksinasi diiringi dengan roda ekonomi yang kembali berputar. TPKAD dapat menjalankan program sesuai potensi di masing-masing daerah.

“Program OJK menyukseskan TPKAD untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Lembaga jasa keuangan harus menyalurkan kredit secara tepat sasaran sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Peran pemda sangat strategis dalam keberhasilan TPKAD,” kata dia.

Edwin menjelaskan sekitar 51 persen dari jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa sehingga memengaruhi infrastruktur mengenai akses keuangan di wilayah pulau lain. Pemda se-Soloraya harus menyiapkan kecakapan literasi keuangan kepada penduduk usia 15 sampai 39 tahun yang merupakan generasi penduduk mayoritas.

“Jawa Tengah relatif sangat baik tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangannya. Tapi masih ada masyarakat yang mungkin belum dapat akses layanan keuangan di wilayah Soloraya,” paparnya.

Baca Juga: Jujur Akui Kesalahan, Pedagang di Sempadan Rel KA Kalijambe-Sumberlawang Sragen Dapat Rp1 Juta

Menurut Edwin, TPKAD hadir untuk memastikan wilayah Soloraya mendapatkan akses layanan keuangan formal. Presiden menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 90 persen pada 2024, capaian pada 2019 masih di angka 76,19 persen.

“Program tematik 2021 akselerasi pembukaan rekening tabungan dan atau pembiayaan yang mudah, cepat, berbiaya rendah melalui digitalisasi produk atau layanan keuangan,” ungkapnya.

Dia mengapresiasi TPKAD Solo dan Kabupaten Wonogiri yang memiliki program layanan keuangan untuk melawan rentenir bagi pedagang. Dia juga mendukung TPKAD Sragen yang segera dikukuhkan.

Dorong Pembiayaan

Prasetyo Aribowo menjelaskan TPKAD Jawa Tengah pada 2021, antara lain mendorong pembiayaan pada pendamping UMKM, mendorong akses keuangan klaster UMKM, pameran virtual, dan perluasaan pembiayaan murah.

Menurut Agus, jumlah pengangguran meningkat dalam kurun waktu Agustus 2019 sampai Agustus 2020 sebanyak 2,67 juta hingga menjadi 9,77 juta orang pengangguran di Indonesia. UMKM memiliki masalah sumber daya manusia dan masalah akses keuangan atau permodalan.

“Pemilik usaha merupakan SDM dengan kualitas baik karena memiliki inovasi dan kompetensi yang bagus. Tapi pada tingkat pekerja bukan yang the best [bukan terbaik] karena gaji pada UMKM tidak menarik seperti pada sektor formal,” kata dia.

Baca Juga: Kesadaran Masyarakat Meningkat, Pelaporan SPT Tahunan di Solo Naik 8%

Agus menjelaskan masalah akses modal pada UMKM meliputi modal yang mengandalkan modal sendiri atau keluarga, modal dari bank ada kendala pada jaminan, tidak bisa menghitung risiko bisnis, dan biaya pokok produksi.

Menurut dia, TPAKD harus memperkuat daya saing umum pada UMKM dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang mendapatkan bantuan modal atau akses keuangan. TPAKD yang menjalankan fungsi secara konsisten dapat menciptakan sumber ekonomi baru.

“Pemulihan ekonomi tergantung dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan keberhasilan vaksinasi. Pemulihan ekonomi merupakan peluang untuk manata ulang industri terkait rantai pasok bahan baku belum jelas atau impor. Contohnya kebijakan pemerintah terkait nikel,” paparnya.