PSSI Siap Menggelar KLB, Begini Respons Persis Solo

Solopos.com, SOLO – Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI akan digelar secepatnya. Hal itu disampaikan setelah PSSI menggelar rapat Executive Committe (Exco) pada Jumat (28/10/2022) malam WIB di kantornya yang berada di GBK Arena, Jakarta Pusat.

PSSI menyatakan rapat tersebut dihadiri 12 anggota Exco. “Rekan-rekan media yang saya hormati. Pada malam hari ini, Jumat 28 Oktober, dari jam 19.00 sampai 22.45 WIB di Kantor PSSI, Jakarta. Komite Eksekutif PSSI melaksanakan Exco Emergency Meeting yang dihadiri oleh 12 Anggota Exco dan memutuskan mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa, sesuai tahapan aturan organisasi,” ucap pria yang akrab disapa Iwan Bule dalam saluran YouTube resmi federasi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Persis Solo sebagai tim pertama yang secara resmi meminta PSSI menggelar KLB menyampaikan sikapnya atas keputusan terbaru federasi itu.

Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona, kepada wartawan, Sabtu (29/10/2022), mengatakan Persis Solo berharap KLB bukan sekadar cepat digelar tapi tepat sasaran. Hal itu karena Persis Solo mengacu kepada enam tuntutan resmi mereka kepada PSSI untuk bisa dipenuhi.

“Kalau pun nanti digelar lebih cepat, tugas Persis Solo adalah mengawal pelaksanaannya,” kata Bryan.

Baca Juga: Resmi! Presiden Klub Arema FC Mundur dari Jabatan

Seperti diketahui, sebelumnya Persis Solo telah mengirimkan surat resmi kepada PSSI berisi tuntutan perbaikan sepak bola Indonesia. Poin-poin tuntutan Persis Solo tersebut di antaranya:

1. Pengusutan tuntas Insiden Kanjuruhan, termasuk pelaksanaan proses hukum dan pertanggungjawaban moral sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF. Siapa pun yang bertanggungjawab, harus segera diproses secara hukum tanpa tebang pilih dan harus transparan.
2. Memberikan hak ganti kerugian kepada seluruh korban insiden Kanjuruhan, sekaligus jaminan keselamatan dan keamanan bagi para saksi untuk memberikan keterangan dalam proses hukum.
3. Mereformasi jajaran kepengurusan Komite Eksekutif dengan sosok yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
4. Mengganti direktur operator liga yang kini berstatus sebagai tersangka agar bisa fokus pada penyelesaian proses hukum.
5. Amandemen statuta yang isinya bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Statuta PSSI harus menjadi pedoman yang memiliki prinsip menyelamatkan kepentingan publik/ keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto).
6. Menuntut Asosiasi Provinsi (Asprov) untuk tidak sekadar menginduk pada keputusan pusat tapi juga memiliki program kerja yang konkret dan terlibat aktif dalam pengembangan ekosistem sepakbola di wilayah yang dinaungi.