PROYEK KERETA CEPAT : Pembatalan Proyek Kereta Dinilai Tepat, Tapi Buruk

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung batal. Meski dinilai tepat, hal ini memperburuk pandangan investor terhadap Indonesia.

Solopos.com, JAKARTA — Dikembalikannya proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Jepang dan Tiongkok mendapat tanggapan beragam. Di satu sisi, hal itu dinilai mencerminkan ketidakseriusan pemerintah Indonesia dalam mendorong investasi di dalam negeri. Namun sebaliknya, keputusan itu juga dinilai tepat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pengembalian proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut menggambarkan buruknya perencanaan pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan.

“Kebijakan seperti inilah yang bisa membuat investor itu ragu dan kurang percaya dengan Indonesia,” katanya, Jumat (4/9/2015). Hal ini tentu saja berpeluang mengganggu upaya pemerintah sendiri dalam rangka meyakinkan dan meningkatkan ketertarikan investor di tengah gejolak ekonomi global dan nasional.

Namun demikian, Enny pun sepakat jika proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini dibatalkan. Pasalnya, kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung ini dinilai memiliki nilai urgensi yang sangat kecil.

Untuk itu, dirinya mempertanyakan mengapa pemerintah sempat mengapungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai salah satu proyek infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, ekonom Researcher Center Of Reform on Economics (Core) M. Faisal mengatakan keputusan pemerintah tersebut sudah sangat tepat.

Meskipun harus mengorbankan riset bertahun-tahun dari Jepang dan Tiongkok, pemerintah dianggap mampu melangkah lebih cepat dengan membatalkan rencana megaproyek tersebut tepat sebelum kedua negara itu merealisasikan investasinya.

“Keputusan tersebut setidaknya mampu menyelamatkan APBN dari pelaksanaan proyek yang sebenarnya tidak terlalu penting,” ujarnya.

Keputusan ini juga memperpanjang catatan buruk pemerintah Indonesia yang inkonsisten dalam menelurkan kebijakan. Pemerintah dinilainya terlalu sering mengubah kebijakan dan aturan seiring pergantian kepala pimpinan atau rezim pemerintahan.

Kekecewaan pihak Jepang dan Tiongkok dalam kasus kereta cepat inipun dinilainya merupakan hasil akumulasi dari sejumlah inkonsistensi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan dan juga regulasi. Akibatnya, kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Tanah Air pun makin menipis.