PROYEK KERETA CEPAT : Jepang Atau Tiongkok? Jokowi: Tanya Menteri!

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata sudah ada pemenang tendernya. Presiden Jokowi enggan mengumumkannya.

Solopos.com, JAKARTA — Meskipun ditunggu-tunggu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak langsung mengumumkan siapa pemenang tender proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Alih-alih mengumumkan, Jokowi justru meminta hal itu ditanyakan ke menterinya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Saat ditanyakan investor Jepang atau Tiongkok yang memenangkan proyek ini, Jokowi enggan menjawab. Ia meminta hal itu ditanyakan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution atau Menteri BUMN Rini M Soemarno. “Silakan bertanya ke Menko atau ke Menteri BUMN. Karena pesan saya itu,” jelasnya.

Seharusnya, kata Presiden Jokowi, pemenang tender proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah diumumkan kedua menteri tersebut hari ini. Namun, keputusan itu belum juga disampaikan karena menunggu Presiden. Jokowi balik menegaskan bahwa hal itu diserahkan sepenuhnya kepada menteri terkait.

Jokowi hanya memberi petunjuk bahwa proyek kereta cepat tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) alias tidak boleh ada jaminan dari pemerintah.

“Jadi begini, kereta cepat dan pengembangan perkeretaapian di Indonesia ini diperlukan. Tapi kita tidak ingin beri beban pada APBN, jadi sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah,” katanya di sela blusukan di Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015).

“Jadi garis yang saya sampaikan, kalau itu dari APBN lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan. Tapi kalau investasi, saya serahkan urusannya ke menteri BUMN,” jelas Presiden.

Karena tidak ingin ada keterlibatan uang pemerintah, Presiden Jokowi menyerahkan proyek itu kepada perusahaan BUMN untuk melakukan pembicaraan business to business. Pemerintah juga meminta untuk menghitung kembali nilai proyek.

“Pesan yang saya sampaikan bahwa kereta itu, dihitung lagi, karena itu nantinya yang menyampaikan Menko atau Menteri BUMN, itu teknis detailnya,” ujar Presiden. “Kan sudah disampaikan, garis saya itu. Tidak bebani APBN, tidak gunakan APBN dan saya minta agar B to B, dengan local content yang banyak,” katanya.