SOLOPOS.COM - Warga melintas di depan rumah yang terdampak proyek jalur kereta api (KA) Bandara Adi Soemarmo di Kadipiro, Solo, Selasa (23/5/2017). (M. Ferri Setiawan/JIBI/Solopos)

Pemkot Solo mengusulkan proses pembebasan lahan dikerjakan sama seperti mekanisme relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo.

Solopos.com, SOLO—Pemkot Solo mendesak pemerintah pusat memberi kepastian lahan di Solo yang bakal terdampak pembangunan jalur kereta api Stasiun Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Selain itu pemerintah pusat juga didesak mempercepat proses pembebasan lahan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo atau yang akrab disapa Rudy meminta pemerintah pusat menerapkan pola relokasi yang tepat kepada warga terdampak. Pemkot Solo mengusulkan proses pembebasan lahan dikerjakan sama seperti mekanisme relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo.

Mekanismenya dengan penyediaan lahan dan rumah pengganti bagi warga terdampak. Dengan demikian, Rudy berharap dalam pembebasan lahan nanti tidak ada asal gusur. (Baca juga: Mepet! Jokowi Targetkan Jalur Kereta Bandara Adi Soemarmo Kelar 2018)

“Usulan ini saya sampaikan ke Menhub [Menteri Perhubungan] Budi Karya Sumadi belum lama ini di Jakarta. Pemerintah pusat dan konsorsium harus menyediakan tempat bagi warga Solo yang bakal terdampak. Usulan ini masih dikaji Kemenhub,” ungkapnya ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Selasa (18/7/2017).

Rudy mengatakan sejauh ini Pemkot belum menerima kepastian berapa lahan di wilayahnya yang bakal terdampak jalur kereta bandara tersebut. Pemerintah pusat semestinya menyelesaikan proses pembebasan lahan pada tahun ini.

“Sudah saya sampaikan ke Menhub agar pembebasan lahan warga untuk proyek kereta api bandara harus dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Rudy.

Menurut Rudy, pembebasan lahan semestinya rampung tahun ini sesuai dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu kereta api bandara yang menghubungkan Stasiun Solo Balapan dan Bandara Adi Soemarmo beroperasi pada 2018. Artinya pembebasan lahan harus selesai tahun ini dan pembangunan bisa mulai berjalan.

“Nah ini belum ada apa-apa. Kami juga belum tahu berapa lahan di Solo yang akan kena,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Yulistianto, mengatakan Pemkot Solo belum bisa memastikan ada tidaknya lahan di Kota Bengawan yang bakal terdampak proyek jalur kereta bandara tersebut. Berdasarkan informasi pembangunan jalur kereta bandara  dibuat ke arah melalui Kaliyoso.

Rutenya dengan memanfaatkan jalur kereta api dari Stasiun Solo Balapan menuju Semarang. “Nah kami belum tahu apakah nanti dibuat double track atau tidak. Selain itu tepat di Kaliyoso apakah dibuat sebelum jalan tol apa sesudahnya, kami belum tahu,” kata Sekda.

Menurutnya jika jalur kereta bandara dibuat single track dengan memanfaatkan jalur kereta yang ada, kemungkinan nol pembebasan lahan di wilayah Solo. Tapi jika jalur kereta bandara dibuat double track, banyak lahan akan terdampak.

Lahan itu dipetakan berada di wilayah Kelurahan Kadipiro. Sejauh ini Pemkot belum menyosialisasikan rencana pembangunan jalur kereta bandara tersebut kepada masyarakat.

Belum jelasnya rencana pembangunan jalur kereta bandara menjadi salah satu alasan utamanya. “Pemkot sifatnya menunggu instruksi dari pemerintah pusat karena yang mengerjakan itu nanti pusat semua. Kami hanya membantu menyosialisasikan,” katanya

Mengacu data Kemenhub, proyek kereta api bandara sepanjang 13,5 kilometer yang menghubungkan Bandara Adi Soemarmo dan Stasiun Solo Balapan membutuhkan 40 hektare lahan. Menhub yang hadir pada saat groundbreaking mengemukakan mayoritas lahan yang akan dilewati jalur kereta api bandara dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Panjang total jalur kereta api bandara ini terbagi menjadi dua yakni, 3,5 kilometer merupakan existing milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sedangkan 10 kilometer sisanya melewati jalan tol, lahan milik PT KAI, Angkasa Pura I, dan masyarakat.

“Lahan yang merupakan milik masyarakat dan harus dibebaskan adalah kurang dari 7 hektare atau 20 persen dari total seluruh lahan yang dibutuhkan proyek kereta api bandara,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat menghadiri groundbreaking pada April 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya