[ X ] CLOSE

PROYEK INFRASTRUKTUR DAERAH : Tak Kebagian Proyek, Pengusaha Konstruksi Lokal Gigit Jari

PROYEK INFRASTRUKTUR DAERAH : Tak Kebagian Proyek, Pengusaha Konstruksi Lokal Gigit Jari
SOLOPOS.COM - Ilustrasi tol (JIBI/Solopos TV)

Proyek infrastruktur daerah tampaknya didominasi oleh perusahaan nasional. 

Kanalsemarang.com, SEMARANG-Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Jawa Tengah mengeluhkan pengusaha lokal tidak kebagian pembangunan proyek infrastrukur di daerah.

Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Tengah (Jateng) Djoko Oryxahadi mengatakan proyek-proyek infrastruktur di Jateng dikuasai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Jakarta.

“Pengusaha jasa konstruksi lokal hanya menerima pekerjaan sekitar 15 persen dari seluruh proyek infrastruktur yang ada di Jateng,” katanya kepada wartawan di sela Musyawarah Kerja Daerah IX (Mukerda) BPD Gapensi Jateng di Hotel Patra, Semarang, Rabu (12/8/2015).

Mukerda diikuti 35 pengurus pimpinan Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi se-Jateng.
Penyebab pengusaha kontruksi lokal tidak kebagian pekerjaan, lanjut Djoko karena adanya peraturan yang mengharuskan pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp36 miliar harus dilakukan BUMN.

Padahal, ujar dia sekitar 75% persen anggaran infrastruktur merupakan proyek dengan nilai di atas Rp35 miliar semisal pembangunan jalan tol Semarang-Solo, normalisasi sungai Kaligarang Semarang, dan Waduk Jatibarang di Semarang.
Sedangkan proyek infrastruktur senilai Rp 2,5 miliar-Rp 10 miliar, sebesar 10% dari anggaran, dan di bawah Rp 2,5 miliar sebesar 15% anggaran.

Kontraktor kecil tidak mungkin bisa ikut dalam pekerjaan infrastruktur besar di Jateng. Kalaupun turut dalam subkontraktor, pembayaran biasanya tersendat.

”Kemampuan performa kontraktor lokal hanya menerima pekerjaan sebesar 15 persen dari total anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD,” ungkapnya.

Dengan kondisi ini, sambung dia, sudah ada sejumlah perusahaan jasa konstruksi anggota Gapensi Jateng gulung tikar, menutup usahanya.

”Kami meminta agar pemerintah meninjau ulang regulasi tersebut agar pengusaha jasa kontruksi lokal bisa bangkit,” harap Djoko.

Anggota Gapensi Jateng sekitar 3.000 yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan peran serta Gapensi diperlukan sebagai mitra dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Jateng.

”Anggota Gapensi Jateng agar senantiasa mempertahankan kualitas pekerjaan yang ada,” kata Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jateng Joko Sutrisno saat membuka Mukerda Gapensi Jateng.



Berita Terkait
    Promo & Events
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago