PROYEK E-KTP: 6 Bulan Bekerja, Operator e-KTP Belum Dapat Honor

Bupati Klaten Sunarna saat rekam e-ktp. (JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri)

KLATEN–Kalangan petugas operator yang bertugas merekam data pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Klaten belum mendapatkan honor kendati sudah bekerja selama enam bulan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Salah seorang operator e-KTP yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah bekerja maksimal sesuai tuntutan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Klaten. Di saat operator dituntut bekerja maksimal, katanya, hak operator berupa honor hingga kini belum terpenuhi.

“Kami tidak tahu apa penyebabnya. Kami sudah bekerja ekstra merekam data, namun hak kami belum terpenuhi,” tuturnya saat ditemui wartawan di sela-sela kesibukannya di Klaten, Jumat (14/9/2012).

Lebaran lalu, kata dia, merupakan momentum paling melelahkan bagi semua petugas operator. Di saat orang lain memilih menjalin silaturahmi ke sanak saudara, sambung dia, operator e-KTP justru harus bertugas di kantor kecamatan. Bahkan, operator e-KTP juga dituntut kerja lembur hingga larut malam guna mengejar target rekam data penduduk.

“Karena dituntut kerja ekstra, stamina kami menurun. Pusing dan nyeri di kepala sudah biasa menyerang. Kami harus sedia obat-obatan untuk mengembalikan stamina dan menjaga kesehatan,” papar dia yang diamini petugas operator lainnya.

Kepala Disdukcapil Klaten, Joko Wiyono, membenarkan hingga kini petugas operator dan tenaga administrasi belum mendapatkan honor. Kendati demikian, dia memastikan bahwa semua petugas operator dan tenaga administrasi akan mendapatkan honor.

Menurutnya Pemkab Klaten sudah menetapkan anggaran melalui APBD Perubahan senilai Rp900 juta untuk kebutuhan operasional program e-KTP di 26 kecamatan.

“Karena ditetapkan melalui APBD Perubahan, maka honor operator baru bisa dicairkan pada Oktober nanti,” ujar Joko.

Masing-masing operator e-KTP, kata Joko, akan mendapatkan honor senilai Rp500.000/bulan, sementara tenaga administrasi akan mendapatkan honor senilai Rp350.000/bulan. Pencairan honor itu akan dirapel selama tujuh bulan pada Oktober mendatang. Dia mengimbau kepada tenaga operator bersabar karena keterlambatan pencairan honor tersebut.

“Saat ini proses rekam data di Klaten mencapai 79%. Capaian itu berada di atas rata-rata semua kabupaten di Jawa Tengah. Ini semua berkat kerja keras operator. Kami optimistis pada Oktober nanti, proses rekam data sudah selesai,” tutur Joko.