Solopos.com, KLATEN -- Sekelompok warga terdampak proyek tol Solo-Jogja menggelar aksi protes di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Selasa (15/6/2021).
Aksi protes itu dilakukan dengan memasang belasan spanduk mengatasnakaman warga dari desa-desa terdampak tol Solo-Jogja. Selain itu, mereka membawa pohon pisang hingga pepaya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sejumlah spanduk yang terpajang di antaranya bertulisan "Anda Untung Kami Buntung, Kami Menuntut Janji Negara Mengganti Tanah, Bangunan, dan Tanaman," dan aneka spanduk bernada protes lainnya. Aksi berlangsung tak sampai 30 menit.
Baca juga: Bledos! Kasus Covid-19 di Klaten Bertambah 146 Orang
Salah satu warga Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Klaten, Nugroho, 34, mengatakan aksi digelar menyikapi proses ganti kerugian tol yang sudah digelar di beberapa wilayah di Klaten. Dari proses itu, nilai ganti kerugian tak sesuai dengan harapan.
"Dari kabar-kabar yang saya dengar di Jungkare dan Kadirejo harga tanah dan tanaman tidak ada ajinya. Saya mendukung proyek jalan tol berjalan tetapi saya minta Pak Jokowi datang turun ke Klaten biar jelas," ungkap dia saat ditemui di sela aksi.
Minta Disesuaikan Harga Tanah
Nugroho mencontohkan ketidaksesuaian harga itu seperti nilai ganti kerugian tanaman di lahan terdampak tol.
"Harga tanaman itu hanya dihargai Rp4.000-Rp5.000 per tanaman. Kemudian masalah tanah di sana [di daerah wilayah timur Klaten yang sudah ada pembayaran ganti kerugian tol] ada yang dihargai Rp200.000-Rp300.000 per meter persegi. Sekarang harga tanah itu sudah Rp1 juta sampai Rp2 juta per meter persegi. Bagaimana nasib rakyat kecil. Saya tidak mau diintimidasi," kata dia.
Baca juga: Unik! Pak Bayan Randulanang Klaten Setel Radio Biar Kambingnya Nyaman
Berpatok pada pengalamannya terdampak pembangunan tower sutet, Nugroho menuturkan proses penggantian dihitung berdasarkan setiap tanaman.
"Harganya untuk pohon sengon itu Rp75.000-Rp100.000. Tetapi ini dihargai Rp4.000-Rp5.000 per tanaman," jelas dia.
Warga lainnya, Widodo, 56, minta agar nilai ganti kerugian lahan terdampak tol disesuaikan dengan harga tanah saat ini.
"Minimal dua sampai tiga kali lipat dari harga sekarang. Pengalaman di daerah yang sudah ada ganti kerugian per patok itu dihargai Rp300 juta-Rp400 juta padahal harga tanah sekarang itu sudah sampai Rp1 miliar per patok," tutur warga terdampak tol asal Desa Joton, Kecamatan Jogonalan itu.
Baca juga: Umbul Jolotundo dan Cerita Warga Takut Tanam Pohon Pisang di Karanganom Klaten
Kepala BPN Klaten, Agung Taufik Hidayat, mengatakan sebelumnya sudah ada pertemuan dengan perwakilan kepala desa dan warga terdampak ihwal ganti kerugian. Soal nilai ganti kerugian, Agung menuturkan tergantung dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam melakukan appraisal.
"Kedepan kami harus hati-hati. Semua [penilaian ganti kerugian] sebenarnya tergantung dari KJPP. Keputusan appraisal itu mengikat dan final," jelas dia.
Agung menjelaskan saat musyawarah bentuk ganti kerugian tol warga pemilik lahan terdampak bisa menanyakan rincian.
"Kalau memang tidak puas silakan ajukan gugatan," jelas dia.
Agung mengatakan saat ini proses musyawarah bentuk ganti kerugian baru sudah dilakukan di 17 desa yang tersebar di Kecamatan Delanggu, Polanharjo, Karanganom, serta Ceper. Hingga kini belum ada gugatan ke pengadilan terkait pembayaran ganti kerugian.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
